Bingkaiwarta, KUNINGAN – Sebuah insiden spontan terjadi di Pasar Kepuh, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, ketika seorang warga berinisial F membubarkan aktivitas sekelompok orang yang diduga merupakan bagian dari komunitas LGBT. Menurut F, tindakannya bukanlah rencana yang disusun sebelumnya, melainkan respons spontan terhadap situasi yang ia nilai mengganggu ketertiban dan nilai-nilai sosial.
Sejak video pembubaran itu beredar di media sosial, F mengaku menerima ancaman dari pihak yang diduga anggota komunitas LGBT, baik melalui komentar maupun pesan pribadi. Bahkan, ada indikasi rencana pelaporan dirinya ke pihak berwajib.
Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK), Luqman Maulana, mengatakan, awalnya ini reaksi spontan warga karena merasa ada gangguan terhadap ketertiban dan nilai-nilai lokal. Tapi setelah muncul ancaman terhadap yang bersangkutan (F), ini bukti keberadaan komunitas ini makin berani menantang masyarakat.
Bagi sebagian warga, ancaman tersebut dianggap sebagai pemicu yang memperkuat keyakinan bahwa pemerintah daerah tidak boleh diam.
“Kalau Pemda tidak segera turun tangan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Kalau itu terjadi, konflik sosial yang lebih besar bisa sulit dihindari,” ujar Luqman kepada bingkaiwarta.co.id, Rabu (13/8/2025)
Ditempat yang sama, Koordinator Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (APIK), H. Andi Budiman, menegaskan, bahwa statement Bupati penting, tapi rakyat menunggu langkah nyata. Program apa yang akan dijalankan, bagaimana pengawasannya, dan sejauh mana masyarakat bisa dilibatkan tanpa takut dianggap bertindak sendiri? Itu yang ditunggu.
“Isu ini bukan sekadar moral, tapi juga tentang arah generasi kita. Kalau tidak ada ketegasan, kita akan menyesal di kemudian hari,” tegas H Andi.
Sementara itu, Ketua Perguruan Pencak Silat Bima Suci, Toto Suripto, menyampaikan, kalau data dan faktanya sudah diakui, harusnya langkah preventif dan penindakan segera jalan. Jangan sampai masyarakat yang harus turun tangan sendiri.
Keresahan warga meningkat setelah beredar video aktivitas komunitas LGBT di sebuah kafe kawasan wisata Palutungan. Informasi warga menyebutkan, setiap malam Sabtu dan Minggu kelompok ini berkumpul di sana. Fenomena serupa juga dilaporkan di sebuah kafe baru di Awirarangan.
Lokasi-lokasi tersebut dinilai rawan karena ramai dikunjungi anak muda, termasuk pelajar. Warga khawatir akan ada dampak yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.
“Masyarakat sudah siap membantu pemerintah, tapi jangan biarkan mereka bergerak sendiri. Kalau rakyat jalan sendiri, yang rugi kita semua,” kata Toto.
Menanggapi hal tersebut, Inisiator Gerakan KITA, Ikhsan Marzuki, memberikan sejumlah usulan, diantaranya, Pertama, Pemda bisa membentuk Satgas Pengawasan Ruang Publik yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, dan aparat.
“Kedua, Pemda perlu segera menyiapkan program edukasi berbasis keluarga dan sekolah tentang nilai-nilai sosial dan bahaya perilaku menyimpang. Ketiga, pengawasan ketat tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi titik kumpul komunitas LGBT. Keempat, layanan konseling dan rehabilitasi sosial bagi individu yang ingin kembali ke jalur sesuai norma agama dan budaya,” ungkap Ikhsan.
Sebelumnya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP telah memaparkan perkembangan LGBT di Kuningan yang dinilai semakin memprihatinkan. Data itu dijadikan dasar masyarakat untuk menuntut langkah preventif, penindakan, dan rehabilitasi sosial
Bupati Kuningan, Dian Rahmat Yanuar, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya aktivitas komunitas LGBT di ruang publik. Pernyataan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi keagamaan hingga paguyuban seni-budaya. (Abel)
