Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat (RSR) di Kabupaten Kuningan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bisma Staniarto, saat meninjau kesiapan fasilitas di SMPN 6 Kuningan, Minggu (14/9/2025).
Didampingi Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Tuti Andriani, dan Pj. Sekda Dr. Wahyu Hidayah, Dirjen Bisma menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur sekolah, terutama asrama, agar segera dapat dimanfaatkan. Ia menargetkan siswa sudah mulai menempati asrama dan belajar penuh pada 29 September 2025.
“Kami mendorong percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat ini. Targetnya akhir September siswa sudah bisa masuk asrama dan belajar. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menjamin hak pendidikan anak-anak dengan fasilitas yang layak,” tegas Bisma.
Bupati Dian menambahkan bahwa pihaknya menargetkan semua fasilitas selesai pada 25 September, diikuti tes kesehatan bagi calon siswa dari keluarga tidak mampu pada 26-27 September. “Dengan begitu, pada 29 September mereka sudah siap memulai proses pembelajaran. Pembangunan ini sepenuhnya menggunakan dana APBN,” ungkapnya.
Rintisan ini merupakan langkah awal menuju Sekolah Rakyat permanen yang akan dibangun di atas lahan 6,9 hektare di Desa Cikandang. Bangunan sementara ini nantinya akan dialihfungsikan menjadi sekolah unggulan.
Pj. Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, menambahkan bahwa percepatan infrastruktur harus sejalan dengan penguatan tata kelola pendidikan. “Kami pastikan seluruh proses sesuai standar, baik sarana, manajemen, maupun kesiapan tenaga pendidik,” tegasnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kuningan diharapkan menjadi model pendidikan berbasis masyarakat dengan dukungan infrastruktur memadai.
Di tengah kesibukan Tour de Linggarjati (TdL) ke-8 Tahun 2025, kehadiran Bupati, Wakil Bupati, dan Pj. Sekda mendampingi kunjungan Dirjen PUPR menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan percepatan pembangunan RSR berjalan sesuai rencana. (Abel)
