Bingkaiwarta, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri mengenai Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan pada Selasa (11/11/2025).
“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare, dan LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersebut,” ujar Menteri Nusron di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta.
LP2B merupakan zona lindung permanen yang memiliki status perlindungan lebih tinggi dibandingkan Lahan Baku Sawah (LBS). Lahan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian guna menjamin ketahanan pangan jangka panjang.
Meskipun total LP2B berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi telah mencapai 95%, capaian berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57%. “Hal ini menunjukkan masih adanya kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” jelas Menteri Nusron.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan, sehingga ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa penetapan LP2B akan memberikan kepastian bagi petani. “Dengan penetapan LSD, lahan sawah akan terlindungi dari konversi atau alih fungsi, sehingga petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait. (Abel/hms)
