Oleh : Islah Nurhidayah
PT Xacti Indonesia menutup operasional perusahaan di Depok, Jawa Barat, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan.
Kabar penutupan pabrik dan PHK buruh itu diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Perusahaan yang dulu dikenal sebagai PT Sanyo Group, tersebut merupakan usaha manufaktur elektronik yang memproduksi berbagai peralatan digital, terutama perangkat digital imaging.
“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 karyawan di PT Xacti Indonesia, yang berlokasi di Depok Jawa Barat. 350 orang telah di PHK dan perusahaan total tutup operasional,” kata Said Iqbalam dalam konferensi pers. ( cnnindonesia.com Senin, 25/5/2026)
Tiga ratus limapuluh orang. Artinya 350 yang kompor yang bisa jadi mati esok, 350 anak, yang uang jajan nya tanda tanya untuk hari esok, 350 cicilan yang tidak tau harus di bayar pake apa, 350 bapak yang pulang bawa kardus, bukan gaji. Dan 350 mimpi yang di pause paksa sama surat PHK.
Gelombang PHK massal kembali menghantam, pabrik tutup, ribuan keluarga kehilangan sumber nafkah dalam satu malam. Bagi para kaum kapitalis, ini disebut mekanisme efisiensi pasar atau penyesuaian alami. Tetapi bagi rakyat kecil ini adalah pintu masuk, kerentanan ekonomi dan vonis kemiskinan struktural.
Relitas yang berulang ini mendorong satu pertanyaan mendasar : Mengapa PHK jadi siklus yang berulang? Tentu saja ini bukan sebuah musibah alam ataupun resiko bisnis semata, ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme.
Di dalam logika kapitalisme, buruh merupakan komponen biaya. Saat beban meningkat, dolar naik, penjualan turun, sedangkan biaya produksi naik. opsi terbaik sang pemilik modal adalah memangkas biaya tersebut. Karna itu, PHK bukan sebuah musibah atau kecelakaan semata. PHK adalah output wajar dari sistem yang menghitung manusia kayak ngitung ongkos listrik.
Kapitalisme memusatkan modal hanya pada segelintir orang. Lapangan pekerjaan tidak dibuka berdasarkan kebutuhan rill masyarakat, namun berdasarkan kalkulasi untung-rugi pemilik modal. Kondisi ini di perparah oleh struktur ketergantungan modal terhadap utang luar negri, dan impor bahan baku.
Karna kebanyakan, pabrik hidup dari utang dolar. Alhasil begitu dolar terbang, rupiah anjlok, cicilan utang bengkak, biaya produksi naik, pasar lesu, pabrik kejepit, dan daya beli masyarakat menurun, yang akhirnya memilih PHK massal sebagai solusi jangka pendek. Jadi, selama ekonomi kita masi dicantolin ke utang dan impor, buruh bakal terus jadi tumbal yang paling murah.
Dalam sistem kapitalis saat ini, tugas negara sangat minimalis. Negara disetting menjadi satpam modal. Tugasnya hanya mengamankan para investor, membuat nyaman para pemilik modal dan memastikan pasar tetap stabil. Saat PHK meledak, jurus paling andalan adalah mengeluarkan BLT, kartu prakerja dll, yang tentunya bersifat kuratif dan sementara. Langkah langkah tersebut sekedar menghilangkan gejala, dan sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan, karena permasalahan nya ada pada sistem ekonomi itu sendiri.
Adapun, islam datang dengan pradigma yang berbeda secara fundmental. Negara dalam islam memandang dirinya sebagai raa’in atau pengurus rakyat. Di dalam pandangan islam, aktivitas ekonomi bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat. Negara mempunyai kewajiban memastikan setiap orang hidup layak, bisa makan, bisa nyekolahin anak, dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi setiap kepala keluarga.ini bukan sekedar program, Ini merupakan amanah syar’i yang akan di mintai pertanggung jawaban.
Islam mengharamkan riba, penimbunan barang, dan melarang kepemilikan individu atas tambang, air, hutan, dan SDA. Semua itu adalah bentuk kepemilikan umum, dan haram dimiliki oleh swasta, yang dikelola negara untuk mensejahtrakan rakyatnya. Karena modal tidak boleh hanya berputar di kalangan elit. Negara wajib mendistribusikannya lewat zakat, ghanimah, dan fa’i. Dengan ini sektor tenaga kerja akan menyerap banyak tenaga kerja, lapangan pekerjaan akan tercipta secara alamiah.
Dalam sistem islam, Baitul Maal hadir sebagai jaminan nyata, sebagai institusi keuangan negara yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. Khilafah wajib memenuhi pelayanan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi setiap individu masyarakat. Seluruh pembiayaan nya diambil dari pos pos pemasukan negara yang telah di tetapkan secara syar’i.
Maka, kekhawatiran “Apabila di PHK, besok makan apa” tidak akan muncul, sebab jaminan tersebut sudah bersifat sistemik. Kapitalisme telah membuktikan dirinya tidak mampu memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat pekerja. Karena hanya dengan aturan allah manusia di muliakan, dan dengan sistem islam lah kedzoliman yang sistemik ini dapat diakhiri.
Dengan demikian, islam telah menawarkan sebuah sistem yang paripurna, yang mampu menyelsaikan seluruh problematika ummat, secara adil dan tuntas.
Dan hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah oleh institusi Negara, kesejahtraan hidup setiap individu rakyat akan terpenuhi.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
