Bingkaiwarta, KUNINGAN – Menyikapi tertundanya keberangkatan 95 jemaah umrah asal Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, melakukan dialog langsung lewat sambungan video call, Minggu (2/8/2026). Ia berbicara dengan perwakilan keluarga jemaah, pihak biro perjalanan, serta Kepala Kantor Haji dan Umrah untuk memastikan kejelasan situasi serta pemenuhan hak seluruh jemaah.
Berdasarkan keterangan penyelenggara, total 124 jemaah dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 29 orang yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia telah berangkat sesuai jadwal karena visa terbit lebih dulu. Sementara itu, 95 jemaah yang seharusnya terbang dengan Saudia Airlines Jumat malam pukul 21.40 WIB mengalami penundaan lantaran gangguan teknis sistem penerbitan visa di Arab Saudi. Visa baru terbit sekitar pukul 22.00 WIB—tepat setelah pesawat lepas landas, sehingga tidak bisa ditunda lagi.
Akibat hal tersebut, sebagian jemaah memilih kembali ke Kuningan untuk beristirahat, sementara sisanya tetap di Jakarta menunggu kepastian jadwal ulang.
Pihak penyelenggara menyanggupi keberangkatan ulang dilakukan secara bertahap dalam dua gelombang, dengan target selesai paling lambat 5 Agustus 2026. Pembagian gelombang ini dilakukan mengingat ketersediaan kursi penerbangan yang terbatas di awal bulan.
Kepala Kantor Haji dan Umrah Kuningan H. Ahmad Fauzi menjelaskan, Kasubdit Pembinaan Umrah Kementerian Agama RI turun tangan membantu penyelesaian masalah. Kementerian juga menawarkan bantuan pengadaan tiket guna mempercepat proses, meski tetap harus menyesuaikan ketersediaan penerbangan. Ia mengimbau pihak travel senantiasa berkomunikasi terbuka dan tenang kepada jemaah maupun keluarga agar situasi tetap kondusif.
Bupati Dian menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini. “Mudah-mudahan ada hikmahnya dan hal serupa tidak terulang lagi ke depannya,” ujarnya.
Ia menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi selama masa tunggu. “Ini harus menjadi pembelajaran bagi travel agar lebih berhati-hati dan antisipatif dalam urusan administrasi. Penuhi hak-hak mereka dan pastikan segera berangkat sesuai kesepakatan,” tegas Bupati Dian.
Peristiwa ini pun diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh penyelenggara perjalanan umrah, khususnya dalam pengurusan visa dan persiapan administrasi agar lebih matang dan tepat waktu. (Abel)
