Bingkaiwarta, KUNINGAN – Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selain itu, Sekretariat DPRD juga berkomitmen memastikan pelayanan terhadap masyarakat berjalan terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen, saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif program “Jawa Barat Hari Ini” yang disiarkan langsung oleh TVRI Jawa Barat, Selasa (11/8/2026) sore. Bertempat di Kuningan Command Center, dialog bertema “Peranan Sekretariat Dalam Mendukung Fungsi DPRD” tersebut dipandu langsung oleh presenter Gazy Fahruddin.
Guruh menjelaskan bahwa peran Sekretariat DPRD tidak terbatas pada fungsi administratif semata, melainkan juga memberikan dukungan teknis dan substantif terhadap seluruh tugas DPRD. Termasuk dalam proses pembentukan peraturan daerah, Sekretariat DPRD mendampingi sejak tahap kajian naskah akademik, fasilitasi pembahasan, hingga proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.
Gedung DPRD Adalah Gedung Rakyat
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi, Sekretariat DPRD memastikan masyarakat memiliki ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan kepentingan. Guruh menegaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui audiensi, rapat dengar pendapat, maupun unjuk rasa, sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bersifat anarkis.
“Gedung DPRD adalah gedung rakyat. Masyarakat boleh melakukan audiensi, rapat dengar pendapat, unjuk rasa, apapun asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak bersifat anarkis,” tegasnya.
Sekretariat DPRD juga memfasilitasi kunjungan kerja dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh komisi-komisi, guna memperoleh informasi langsung sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah dan mitra kerja lainnya.
Pembahasan Anggaran Berlandaskan Regulasi Terbaru
Pada aspek penganggaran, Sekretariat DPRD memberikan dukungan penuh kepada Badan Anggaran, komisi-komisi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dukungan mencakup penyiapan rapat, bahan pembahasan, hingga penyediaan regulasi terbaru terkait kebijakan keuangan daerah.
Guruh menekankan pentingnya mengikuti setiap perubahan kebijakan di bidang perencanaan, pendapatan, maupun pengelolaan keuangan daerah, agar setiap pembahasan anggaran memiliki landasan hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Regulasi-regulasi baru harus kita siapkan sebagai landasan penganggaran di tahun ke depan,” ujarnya.
Digitalisasi untuk Transparansi dan Efisiensi
Pemanfaatan teknologi juga terus didorong guna memperkuat keterbukaan informasi. Aplikasi Simantap DPRD-ku dikembangkan untuk memudahkan akses terhadap berbagai produk hukum, mulai dari peraturan pusat hingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sementara itu, sistem Siremot yang berfungsi sebagai perencanaan dan pemantauan kinerja anggaran masih terus disempurnakan agar proses monitoring menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
Profesionalisme dan Netralitas ASN Dijaga Ketat
Di tengah dinamika kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Sekretariat DPRD terus mendorong penempatan aparatur sesuai kompetensi, serta memperkuat pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Lebih dari itu, integritas dan netralitas ASN dijaga sangat ketat.
“Kita ada pakta integritas dan tidak ragu memberikan sanksi apabila ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan terbukti diskriminatif atau cenderung berpolitik, apalagi berpolitik praktis,” tegas Guruh.
Selain itu, Sekretariat DPRD juga berencana memperkuat kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan, guna mendukung optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kuningan.
Menutup pemaparan, Guruh mengajak masyarakat untuk terus memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan pelayanan. Ia berharap seluruh upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD dapat bermuara pada semakin optimalnya kinerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan. (Abel)
