Bingkaiwarta, JAKARTA — Rangkaian peresmian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan aset PT KAI, Jakarta, Jumat (21/8/2026), membawa kabar gembira bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan dukungan penuh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Sertipikasi Gratis bagi warga yang telah memiliki tanah namun belum bersertipikat.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim di hadapan awak media usai acara.
Program ini merupakan wujud kolaborasi strategis antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kerja sama ini diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang telah ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.
Lebih dari sekadar dokumen hukum, sertipikat tanah diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan legalitas yang jelas, aset tanah dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh permodalan usaha. “Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” jelas Hashim.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar rencana, melainkan sudah berjalan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk mengoptimalkan aset negara demi penyediaan hunian terjangkau.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik sinergi lintas kementerian ini. Menurut beliau, penyediaan hunian layak harus berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah agar masyarakat benar-benar terlindungi dan berdaya.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Wamen Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BAKOM Muhammad Qodari, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta sejumlah pejabat lainnya turut melakukan peletakan batu pertama dan meninjau rumah contoh serta maket perumahan Hunian Terjangkau Manggarai. (Abel/hms)
