Bingkaiwarta, CIREBON – Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon menyusul ratusan siswa dan guru mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program tersebut.
Umar menegaskan, keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan gengsi program MBG. Ia meminta pemerintah bertindak tegas, mulai dari pemeriksaan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penegakan hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Jangan sampai mengorbankan anak-anak hanya karena mempertahankan gengsi program MBG. Pak Prabowo harusnya turun ke lapangan memantau langsung kejadian seperti ini. Sudah banyak memakan korban, jangan dibiarkan,” ucapnya Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, kasus yang terjadi di wilayah Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai, insiden tersebut berpotensi menjadi cerminan kelalaian kolektif yang selama ini ditoleransi hingga akhirnya berdampak fatal terhadap kesehatan anak-anak.
“Kejadian ini tamparan keras untuk semua pihak. Boleh jadi ini kelalaian kolektif yang selalu ditoleransi. Akhirnya berakibat fatal,” ujarnya.
Umar meminta Pemerintah Kota Cirebon tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG harus dilakukan secara ketat dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Menurutnya, penghentian sementara atau suspend terhadap dapur penyedia MBG saja tidak cukup apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.
“Tidak cukup suspend, tetapi bila ada potensi pidana, proses hukum harus berjalan agar ada efek jera buat yang lain. Ini soal nyawa anak-anak kita, generasi bangsa. Wajib ada proteksi yang memadai,” katanya.
Umar juga kembali menyoroti mekanisme penyediaan makanan melalui SPPG. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran terhadap sistem tersebut karena dinilai memiliki risiko dalam proses pengolahan dan distribusi makanan dalam jumlah besar.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar penyediaan makanan dapat diserahkan kepada orang tua siswa atau melalui kantin sekolah yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kita sudah selalu sarankan kalau metode SPPG ini kurang aman. Serahkan saja pada orang tua yang masak atau kantin sekolah. Insyaallah jauh lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.
Ratusan Pasien Ditangani Sejumlah Rumah Sakit
Sementara itu, insiden gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG di wilayah Kalijaga berdampak pada ratusan orang.
Berdasarkan data pemantauan yang dihimpun, sebanyak 217 pasien tercatat mendapat penanganan di sejumlah rumah sakit di Kota Cirebon.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 orang
dilaporkan masih menjalani rawat inap. Para pasien tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan, dengan jumlah terbanyak tercatat di RS Siloam, RS Ciremai, dan RS Gunung Jati.
Di RS Siloam, terdapat 75 pasien, dengan 38 orang menjalani rawat inap dan satu pasien berada di ruang Medical Intensive Care Unit (MICU). Sementara itu, RS Ciremai menangani 62 pasien yang seluruhnya dilaporkan menjalani rawat inap.
Adapun RS Cahaya Bunda menangani tujuh pasien, RS Pelabuhan satu pasien, RS Gunung Jati 52 pasien dengan 32 orang menjalani rawat inap, RS Sumber Kasih satu pasien rawat jalan, RS Medimas 15 pasien, serta RS Pelabuhan Daerah (PAD) empat pasien.
Para pasien dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis. Situasi di sejumlah rumah sakit juga berangsur kondusif dan kerumunan warga mulai berkurang.
Meski demikian, pemantauan terhadap kondisi pasien dan perkembangan kasus masih terus dilakukan oleh unsur pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan apakah kejadian tersebut berkaitan dengan kontaminasi makanan atau faktor lain.
Bagi Umar, yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik sekaligus menjadikan insiden tersebut sebagai momentum pembenahan menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimpa anak-anak di Kota Cirebon. (ARL)
