Bingkaiwarta, KUNINGAN – Perum Grand Amelia yang dibangun oleh PT. BHAKTI ARTHA MULYA di Desa Kedung Arum dan Desa Gereba dari awal berdiri sudah banyak menerima keluhan warga, utamanya tentang masalah pengairan. Puncaknya hari ini, Rabu (22/5/2024) warga menyegel proyek Grand Amelia 2 yang berada di tahap 11.
“Hari ini kami segel untuk menunjukan bahwa tuntutan kami itu serius dan mohon ditindak lanjuti. Kita warga tidak cari masalah melainkan cari solusi tapi pihak pengembang tidak menggubris keluhan kami sehingga kami pun melakukan hal ini,” kata salah satu RT yang enggan disebutkan namanya dengan nada kesal.
Sejujurnya tuntutan warga cukup sederhana, yakni sediakan sarana air bersih yang memadai untuk kebutuhan warga sehari – hari. Namun jauh panggang dari api, pengembang proyek abai terhadap keluhan warga.
“Sejak tinggal di sini dari Januari 2023 sampai sekarang masalah air diabaikan oleh pengembang padahal kami melalui RT, RW sabar dan kooperatif menyampaikan kepada pihak pengembang namun jawabanya hanya diusahakan saja,” ujar Ageng warga setempat kepada bingkaiwarta.co.id.
Sebagai mana diketahui air di perum Grand Amelia menggunakan sumur bor yang disediakan pengembang. Namun pelayananya sangat buruk. Bisa jadi paling buruk selama pengembang menyediakan layanan pengairan warga.
“Tolong pemerintah dan aparat kepolisian mengkaji ulang izin operasional pengembang ini, jika dirasa memang merugikan masyarakat bisa dikenakan sanksi. Benar, Kuningan butuh investasi tapi bukan investasi yang abai terhadap warga,” tambah Ageng.
Ageng melanjutkan, “Sebenarnya dengan pelayanan sangat buruk seperti ini, sangat merugikan tidak hanya bagi warga melainkan juga bagi pengembang. Warga bisa menilai pengembang mana yang layak untuk dipilih produk dan layananya tentu dengan kualitas yang baik. Jika pengembang sadar akan strategi pemasaran dan pelayanan seharusnya bisa diselesaikan segera,” tuturnya.
Selain itu, sambung Ageng, dominan produk perumahan ini adalah subsidi, jadi ada uang rakyat yang diamanahkan disitu. Pihak perbankan juga bisa menilai perusahaan mana yang layak mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah dalam pelaksanaanya untuk pelayanan masyarakat.
“Nampaknya, kata Ageng, jika memang benar tidak bisa amanah dalam menyalurkan program subsidi bisa dilakukan audit karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Ageng. (Abel)
