Bingkaiwarta, KUNINGAN – Di tengah memanasnya sorotan publik dan gemparnya kasus hukum yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, akhirnya angkat bicara. Perempuan yang akrab disapa Amih Tuti ini tak lagi diam menanggapi berbagai isu yang berkembang, mulai dari hubungan kekerabatan hingga tudingan penguasaan puluhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya.
Dengan lugas dan tegas, Amih Tuti mengakui hubungan keluarga dengan Dadan Hindayana, namun ia menegaskan batas yang sangat jelas. Persoalan hukum yang kini menjerat petinggi negara tersebut, kata dia, adalah tanggung jawab pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Amih Tuti kepada awak media usai menghadiri pembukaan Turnamen Tenis May Day AGN Cup 2026 yang berlangsung Sabtu (6/6/2026).
“Memang benar itu saudara dari suami saya. Namanya saudara ya tetap saudara, hubungan kekeluargaan itu ada,” ujar Amih Tuti membuka pembicaraan.
Namun, ia langsung menegaskan pemisahan urusan pribadi dan tanggung jawab masing-masing. “Tapi kan beliau-beliau, kita-kita. Jadi urusannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Beliau punya urusan dan tanggung jawab sendiri, kami juga punya tugas dan kewajiban sendiri,” tegasnya.
Menurut Amih Tuti, dukungan yang selama ini ia berikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis semata-mata didasari oleh niat baik dan melihat manfaat besar program tersebut bagi masyarakat Kuningan, terutama dalam upaya meningkatkan gizi anak dan menekan angka stunting. Dukungan itu murni sebagai pejabat daerah, bukan karena koneksi pribadi.
“Kemarin kami harus dukung karena programnya baik, tujuannya mulia untuk masyarakat. Tetapi kalau sekarang beliau (Dadan Hindayana, red) ada keterlibatan dalam persoalan hukum, ya itu urusan beliau yang harus tanggung sendiri. Kami tetap fokus pada manfaat program di sini,” paparnya.
Selain meluruskan soal hubungan kekerabatan, Amih Tuti juga sekaligus mematahkan dan meluruskan kabar yang selama ini paling santer beredar. Ia membantah keras tudingan yang menyebut dirinya menguasai hingga 19 dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Tuduhan itu, kata dia, tidak berdasar dan terlalu mengada-ada.
Sambil tersenyum dan bergurau, Amih Tuti menyebut jumlah dapur yang dimilikinya jauh dari angka yang beredar, dan itupun semuanya adalah dapur pribadi yang tidak ada hubungannya dengan program pemerintah.
“Saya punya empat dapur saja. Itu pun dapurnya di Cijoho, di Pesona Alam, di Wisma, sama satu lagi di kantor notaris. Itu saja jumlahnya, cuma empat. Dan perlu diketahui, itu semua dapur pribadi saya, bukan dapur MBG, bukan dapur program. Jadi informasi yang bilang saya punya 19 dapur itu mana mungkin, itu terlalu berlebihan dan tidak benar sama sekali,” jelasnya sambil menegaskan sekali lagi ia tidak memiliki satu pun dapur operasional MBG.
Ia juga menepis isu miring yang menyebut ada pihak-pihak tertentu yang menitipkan nama atau menggunakan namanya untuk berlindung dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, hal itu tidak ada dan tidak pernah terjadi.
“Tidak ada nama yang dititipkan ke saya. Tidak ada siapa-siapa yang pakai nama saya untuk kepentingan apa pun di program ini. Jadi tidak usah banyak-banyak fitnah ya, semuanya berjalan transparan,” ucapnya tegas.
Lebih jauh, Amih Tuti menjelaskan peran apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini terkait program tersebut. Ia menegaskan posisinya hanyalah sebagai jembatan atau penghubung, bukan pengelola maupun pemilik usaha. Tujuannya semata-mata agar produk-produk masyarakat lokal bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari program besar ini.
“Kalau ada pisang, ada keripik, atau produk dari UMKM masyarakat, saya sampaikan saja ke mitra-mitra penyedia makanan. Kalau ada roti juga saya bantu komunikasikan supaya mereka bisa bekerja sama memasok bahan. Saya hanya menjembatani supaya ekonomi masyarakat lokal berputar, supaya produk anak daerah terpakai. Itu saja peran saya,” terangnya.
Menyangkut kabar yang belakangan banyak dikeluhkan mitra, yakni adanya kendala operasional dan terhambatnya kegiatan akibat keterlambatan pencairan anggaran pusat, Amih Tuti mengaku sudah mendengar keluhan tersebut. Kendati demikian, ia berharap persoalan administrasi di tingkat pusat tidak sampai membuat pelayanan di daerah berhenti.
“Saya dengar ada keterlambatan mungkin karena ada persoalan di atas, ada proses hukum dan sebagainya. Tapi saya berharap, para mitra tolong dibantu dulu, ditopang dulu sebentar. Jangan sampai pelayanan ke anak-anak dan ibu-ibu berhenti atau terganggu,” pintanya.
Bagi Amih Tuti, poin paling krusial dan yang paling dijaga ketat adalah kualitas makanan yang disajikan. Ia mengingatkan kembali bahwa sasaran utama program ini adalah kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B.
Ia menegaskan, keberhasilan MBG di Kuningan tidak boleh diukur dari banyaknya jumlah dapur yang berdiri atau banyaknya orang yang mendapat jatah makan, melainkan harus diukur dari dampak nyata penurunan angka stunting.
“Yang terpenting jangan sampai mengurangi kualitas menu. Apalagi stunting di Kuningan ini masih cukup tinggi, masih jadi pekerjaan rumah besar. Kalau kita sudah jalankan Program Makan Bergizi Gratis tapi angka stunting tetap tinggi, berarti ada yang salah, ada yang harus dievaluasi, terutama dalam penyediaan menu untuk kelompok 3B ini,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Amih Tuti kembali menegaskan komitmennya. Baginya, segala hiruk-pikuk dan kasus hukum yang terjadi di tingkat pusat tidak boleh mengganggu tujuan mulia di daerah. Program MBG harus tetap berjalan sebagai instrumen efektif untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Kuningan, bukan sekadar program seremonial.
“Yang penting bagi kami di daerah, program ini harus benar-benar bermanfaat, bermutu, dan membawa perubahan positif bagi kesehatan generasi penerus kita,” tandasnya. (Abel)
