Bingkaiwarta, KUNINGAN – Bekerja di luar negeri dapat menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan. Namun, peluang tersebut tidak cukup hanya bermodalkan keberanian. Kesiapan keterampilan, pengetahuan, serta pemahaman tentang jalur resmi menjadi bekal utama agar masyarakat tidak justru terjebak dalam berbagai persoalan saat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Maulana Yusuf Erwinsyah, usai membuka kegiatan Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertema “Cara Aman Bekerja di Luar Negeri” yang berlangsung di Wisma Permata Kuningan, Kamis (13/8/2026). Pada kesempatan tersebut, Maulana didampingi Kepala UPTD Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI Provinsi Jawa Barat, Yanu Krisdiyan, S.H., M.M.
Maulana menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar memperkenalkan peluang kerja ke luar negeri. Lebih dari itu, masyarakat perlu dipahamkan bahwa hal yang jauh lebih penting daripada sekadar “cara berangkat” adalah bagaimana mempersiapkan diri agar dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.
“Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bukan hanya sekadar menarik minat, tapi juga memantik mereka mau mencari tahu, lalu mempersiapkan diri melalui pelatihan dan bekal pengetahuan yang telah diberikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Maulana mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mempercayai pihak yang menawarkan pekerjaan atau pemberangkatan. Legalitas lembaga penempatan yang ditunjuk pemerintah harus diperiksa sejak awal, guna menjamin keamanan dan perlindungan calon PMI. Lembaga yang resmi juga akan membantu mempersiapkan pelatihan, bekal pengetahuan, hingga berbagai hak perlindungan selama bekerja di negara tujuan.
“Yang pasti lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dan ditunjuk oleh pemerintah. Yang pertama itu agar keamanan mereka dapat terjamin,” tegasnya.
Menyikapi persoalan lapangan kerja dan pengangguran, Maulana menilai bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang kompleks dan saling berkaitan antara aspek ekonomi, pendidikan, kebijakan pemerintah, hingga ketersediaan peluang kerja. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki konsekuensi dan dampak terhadap berbagai sektor pembangunan.
Sementara itu, terkait perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan, Maulana menyampaikan kabar baik dari sisi tren. Angka IPM Kuningan terus menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kenaikan angka tersebut belum serta-merta mengangkat posisi peringkat Kuningan secara nasional.
“Kabar baiknya, poin IPM-nya naik. Kalau untuk peringkat nasional belum ada pergeseran dari posisi sebelumnya,” jelasnya.
Maulana menegaskan bahwa perkembangan IPM harus dilihat secara menyeluruh, karena indikator-indikator pembentuknya saling berkaitan. Kenaikan angka IPM menjadi modal dan harapan yang baik, namun tetap perlu dibarengi dengan upaya penguatan berbagai sektor pembangunan lainnya agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara merata. (Abel)
