Bingkaiwarta, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatolog, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan pascagempa bumi Flores M7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu kini telah memasuki fase peluruhan secara signifikan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tenang, serta terus memantau informasi resmi saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak mulai berjalan.
Plh. Deputi Bidang Geofisika, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan bahwa hingga 30 hari pascagempa utama (15 September 2026 pukul 05.00 WIB), BMKG mencatat 15.722 gempa susulan berkekuatan M0,9 hingga M6,2, di mana 190 kejadian di antaranya dirasakan oleh masyarakat.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis data gempa terkini, frekuensi gempa susulan harian maupun mingguan menunjukkan pola penurunan dan telah memasuki fase peluruhan,” kata Ardhasena dalam Konferensi Pers Pemuktahiran Pascagempa Flores M7,7 di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Lebih lanjut, pada grafik gempa susulan mingguan, terlihat jelas pola peluruhan atau frekuensi gempa semakin menurun tiap minggunya. Jumlah minggu ke-1 tercatat 5011 kejadian, minggu ke-2 tercatat 4267 kejadian, minggu ke-3 tercatat 3158 kejadian, minggu ke-4 tercatat 2421 kejadian, dan minggu ke-5 sementara tercatat 864 kejadian.
Sementara itu, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Wijayanto, menjelaskan secara umum kejadian gempa susulan terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, gempa M≥5,0 (26 kejadian atau 0,2%) dirasakan cukup luas dan berpotensi berdampak pada bangunan rentan. Gempa kategori ini semakin jarang dan tidak tercatat lagi dalam satu minggu terakhir.
Kedua, gempa berkekuatan M4,0 hingga kurang dari M5,0 tercatat sebanyak 476 kejadian atau 3,0%. Gempa pada kategori ini masih dapat dirasakan dalam wilayah yang cukup luas, tetapi berpotensi kecil menimbulkan kerusakan signifikan. Frekuensinya terus menurun setelah memasuki 4–5 minggu pascagempa utama.
Ketiga, gempa berkekuatan M3,0 hingga kurang dari M4,0 tercatat sebanyak 3.308 kejadian atau 20,9%. Gempa pada kategori ini umumnya dirasakan secara lokal dan tidak menimbulkan kerusakan. Aktivitasnya diperkirakan masih berlangsung hingga 6–7 minggu ke depan dengan frekuensi yang terus meluruh.
Keempat, gempa berkekuatan kurang dari M3,0 mendominasi aktivitas gempa susulan dengan 11.993 kejadian atau 75,9%. Sebagian besar gempa hanya terdeteksi oleh jaringan seismograf dan tidak dirasakan masyarakat. Aktivitas pada kategori ini diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
“Estimasi ini merupakan kecenderungan statistik peluruhan, bukan perkiraan tanggal pasti berakhirnya aktivitas gempa maupun prediksi waktu gempa berikutnya. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai karakteristik wilayah NTT yang memang memiliki tingkat kegempaan tinggi,” ujar Wijayanto.
Pasca kejadian gempa, BMKG langsung menerbitkan peringatan dini tsunami hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama mengguncang pada 15 Agustus 2026. Pusat gempa (episenter) terletak sekitar 30 km timur laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada kedalaman 15 km. Gempa dangkal ini dipicu oleh aktivitas Flores Back-Arc Thrust dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).
Pengamatan muka air laut BMKG melalui 16 stasiun tsunami gauge di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat kenaikan gelombang tsunami di beberapa titik, antara lain Pota (1,60 meter), Reo (1,61 meter), Bulukumba (0,54 meter), Selayar (0,40 meter), dan Sape (0,56 meter).
Sementara itu, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu, Teguh Rahayu, melaporkan hasil survei lapangan yang dilakukan pada 15–25 Agustus 2026 di tujuh kabupaten terdampak, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Survei ini melibatkan koordinasi yang intens bersama kementerian/lembaga terkait, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, dan Forkopimda guna mendukung proses pemulihan wilayah.
Dari survei makroseismik, BMKG menemukan guncangan maksimum mencapai skala VII MMI di beberapa titik di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Sikka; serta menemukan indikasi fenomena likuefaksi (sand boil) di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Survei mikrozonasi mengidentifikasi wilayah terdampak umumnya didominasi kelas tanah sedang (SD), sedangkan wilayah Reok, Mbay, dan Marapokot terdeteksi memiliki tanah lunak (SE) yang berpotensi memperkuat guncangan.
Hasil survei tsunami menunjukkan jejak tsunami di sepanjang pantai utara Flores. BMKG mencatat tinggi tsunami (run-up) tertinggi mencapai 2,68 meter di Desa Selama, disusul Tadho Tengah sebesar 2,42 meter, Dusun Tompong 2,39 meter, dan Nangadero 2,24 meter. Sementara itu, jangkauan genangan (inundasi) terjauh mencapai 145 meter di Nampar Sepang, 136 meter di Desa Selama, dan 60 meter di Tadho.
Tsunami melanda sejumlah wilayah dan merusak 23 rumah, termasuk dua rumah yang tersapu tsunami di Desa Selama. Tsunami juga menerjang rumah warga di Dusun Nampar, Desa Tadho, dan Desa Nangadero. Meski menimbulkan kerusakan, tidak ada korban jiwa akibat tsunami karena masyarakat segera melakukan evakuasi setelah menerima Peringatan Dini Tsunami.
“Selain mengumpulkan data teknis, BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, serta warga di titik-titik pengungsian,” tambahnya.
Kepala Pusat Standardisasi Instrumentasi MKG, Rahmat Triyono, menegaskan bahwa waktu kedatangan tsunami bisa sangat cepat, khususnya di wilayah Flores Back-Arc Thrust. Hal ini perlu menjadi perhatian karena peringatan dini BMKG bisa secara beriringan dikeluarkan pada saat gelombang tsunami tersebut tiba ke daratan.
“Sebaik-baiknya peringatan dini adalah kesadaran masyarakat untuk merespons potensi tsunami. Maka, penting untuk membangun kesadaran masyarakat di wilayah pesisir utara NTT untuk melakukan evakuasi mandiri,” pungkas Rahmat.
BMKG menekankan bahwa seluruh data pemantauan dan hasil survei ini menjadi masukan teknis penting bagi pemerintah dalam merealisasikan rehabilitasi dan rekonstruksi secara aman dan berkelanjutan. BMKG terus memantau aktivitas kegempaan selama 24/7 dan berkoordinasi erat dengan BNPB, pemda, BPBD, serta pemangku kepentingan terkait. Masyarakat diimbau untuk tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu mengikuti kanal informasi resmi BMKG. (Abel/Siaran Pers)
