Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai kondisi fiskal Kabupaten Kuningan yang dinilai terpuruk, menuai tanggapan serius dari H. Abidin SE, mantan anggota DPRD Kuningan sekaligus pengusaha wisata.
Menurut Abidin, pernyataan Mendagri tersebut tidak dapat dibantah mengingat didasarkan pada data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuningan yang hanya berkisar 15% dari total dana transfer pusat, sebuah angka yang mengindikasikan lemahnya kemandirian fiskal daerah.
“Saya berpandangan, kinerja lembaga eksekutif dan legislatif selama ini jalan di tempat. Bentuk kinerjanya lebih banyak ke pencitraan dan hanya menggugurkan kewajiban,” ungkap Abidin melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan, fluktuasi PAD sangat bergantung pada iklim investasi di daerah. Namun sayangnya, menurutnya, iklim investasi di Kuningan masih belum kondusif. “Di Kuningan ini, orang mau berinvestasi saja takut. Bukan hanya investor dari luar daerah, bahkan investor lokal pun sering dipersulit,” tegasnya.
Sebagai contoh, Abidin menyinggung kasus bencana longsor di kawasan wisata Lembah Cilengkrang yang tengah menjadi perbincangan publik. Menurutnya, kawasan tersebut secara historis memang rawan longsor, dan insiden ini seharusnya tidak langsung dikaitkan dengan keberadaan perusahaan wisata Arunika.
“Longsor itu musibah alam. Kebetulan saja saat ini ada Arunika berdiri di sana. Jangan menghakimi tanpa data. Arunika justru sudah menyerap 700 tenaga kerja, memberi kontribusi pada PAD, dan mengurangi angka pengangguran. Kalau ada kekeliruan dalam pembangunan, itu seharusnya sudah dikawal sejak awal oleh eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Abidin mengingatkan agar bencana tidak dijadikan alasan untuk menyudutkan investor, karena hal tersebut dapat menimbulkan efek ketakutan dan membuat investor enggan masuk ke Kuningan. “Kalau caranya seperti ini terus, Kuningan akan jadi daerah yang ditakuti investor. Padahal, untuk meningkatkan PAD, justru kita butuh investasi,” tambahnya.
Sebagai solusi, Abidin memberikan beberapa masukan konkret. Di antaranya, eksekutif dan legislatif perlu meninjau ulang seluruh regulasi secara komprehensif. Pemerintah daerah juga harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada investor.
Selain itu, lanjut Abidin, Dinas dan SKPD terkait lainnya perlu membangun jaringan kerja (networking) dengan skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Di samping itu, harus ada upaya serius untuk meminimalisir intervensi premanisme yang menghambat iklim usaha.
Di akhir pernyataannya, Abidin mengajak semua pihak untuk melakukan muhasabah bersama demi membangkitkan kembali Kabupaten Kuningan dari keterpurukan. “Mari kita muhasabah bersama. Kuningan harus bangkit dan lebih baik ke depan,” tutupnya. (Abel)
