Bingkaiwarta, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik. Penegasan ini disampaikan usai Wamen Ossy menerima CNN Indonesia Award 2025 di Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi besar-besaran dari sistem analog ke digital. Kami meyakini, jika digitalisasi ini berhasil diimplementasikan secara optimal, potensi sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia akan dapat diminimalisir secara signifikan,” ungkap Wamen Ossy dengan optimis.
Digitalisasi layanan pertanahan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan yang merugikan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Menurutnya, upaya modernisasi ini sekaligus menjadi jawaban komprehensif atas berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul akibat masalah administrasi yang kurang efisien.
Wamen Ossy menambahkan, bahwa sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain fokus pada digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus memacu pelaksanaan dua program nasional yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini dinilai Wamen Ossy memiliki peran sentral dalam pemerataan kepemilikan lahan dan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat.
“Program PTSL telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi masyarakat luas. Sementara itu, Reforma Agraria terus berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih merata,” tuturnya.
Ia berharap, dukungan penuh dari masyarakat serta kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program-program strategis Kementerian ATR/BPN. “Kami sangat mengharapkan masyarakat terus memberikan dukungan, menyampaikan kritik yang membangun, serta memberikan masukan yang konstruktif terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini sangat penting agar kami dapat terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Wamen Ossy.
Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Kementerian ATR/BPN optimis dapat mewujudkan layanan pertanahan yang modern, efisien, dan berkeadilan, serta berkontribusi nyata dalam menekan angka sengketa lahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Abel)
