Bingkaiwarta, KUNINGAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Cabang Kuningan dipastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada hari Senin, 27 April 2026. Aksi akan digelar di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) komplek KIC.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran Bupati dan Sekretaris Daerah saat aksi sebelumnya di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
Ketua Umum HMI, Muhammad Naufal Harits, menegaskan bahwa pihaknya menantang kedua pimpinan daerah tersebut untuk berani hadir dan berdialog langsung di tengah massa.
Menurutnya, kehadiran pejabat publik saat penyampaian aspirasi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab moral dan bukti komitmen mendengar suara rakyat, khususnya kaum intelektual.
“Saya yakin persoalan TGR dan Dana Taspen ini, Pak Bupati dan Pak Sekda tahu betul ke mana dana tersebut mengalir. Kami hanya ingin meminta penjelasan secara terbuka. Kalau mereka berani dan merasa bersih, seharusnya mau menemui massa,” ujar Naufal, Sabtu (25/04/2026).
Aksi yang dijuluki sebagai “Aksi Jilid II” ini akan membawa tuntutan yang sama dengan sebelumnya, sekaligus mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang responsif dan cenderung menutup diri.
Naufal menegaskan, pergerakan yang dilakukan murni lahir dari kesadaran dan kajian mendalam kader. HMI memastikan gerakan ini independen, murni dari kegelisahan intelektual, dan sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak manapun.
“Gerakan ini murni hasil kajian teman-teman. Kami tidak ditunggangi oleh siapapun. Ini lahir dari tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa untuk mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Meski menyuarakan kritik keras, pihaknya tetap akan mengedepankan prinsip aksi damai dan konstitusional. Ia pun mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, kekompakan, dan tetap pada koridor hukum selama kegiatan berlangsung.
“Saat ini konsolidasi internal sudah kami lakukan agar aksi berjalan solid dan terarah. Surat pemberitahuan juga sudah kami sampaikan. Sekarang tinggal menunggu itikad baik dari pemerintah daerah, apakah mau hadir memberikan penjelasan atau justru kembali menghindar,” tutup Naufal. (Abel)
