Bingkaiwarta, CIKEAS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana (LAK-PB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat, Jumat (01/05/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, menyoroti pentingnya keseimbangan yang kuat antara perencanaan, implementasi, dan pendanaan agar penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan efektif.
“Kalau perencanaannya kuat, tapi implementasinya tidak kuat, dananya tidak kuat, nanti dampaknya juga tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ketiganya harus berjalan beriringan,” ujar Men ATR/Nusron Wahid.
Fokus Penguatan SDM
Sejalan dengan tema Raker “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, Nusron Wahid menggarisbawahi bahwa fondasi utama sistem yang andal terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Selain perencanaan yang matang, hal pertama yang saya minta dan dorong adalah penguatan kapasitas melalui pelatihan SDM. Setiap lembaga juga harus bekerja sesuai fokus dan keunggulannya masing-masing agar sinergi berjalan maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan penanganan bencana yang harus dipahami dan dikuasai oleh seluruh elemen.
“Dalam penanganan bencana, ada tahapan yang jelas: pertama adalah evakuasi, kedua tanggap darurat, dan ketiga adalah recovery serta rehabilitasi. Semua tahapan ini harus siap ditangani dengan profesional,” jelasnya.
Konteks Geografis Indonesia
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa pembangunan sistem penanggulangan bencana ini menjadi keniscayaan mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat rawan.
“Seperti kita ketahui, Indonesia berada di jalur Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) yang sangat aktif. Karena itulah tingkat kerawanan bencana di negara ini tinggi, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga ancaman tsunami,” ungkapnya.
Melalui dukungan dari Kementerian ATR/BPN, MUI berharap dapat berkontribusi nyata mempermudah penyelesaian berbagai persoalan di lapangan dan membantu pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat.
Penyerahan Atribut
Acara ditutup dengan prosesi penyerahan atribut resmi dari Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahai, sebagai simbol kesepakatan dan kesiapan bertugas.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, serta jajaran pengurus MUI lainnya. (Abel/hms)
