Oleh : Ummu Aimar
Hujan yang mengguyur Jakarta serta sejumlah daerah, khususnya di daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, serta Tangerang membuat sejumlah wilayah terdampak banjir.
Bahkan, banjir yang terjadi di Jakarta sampai ada yang menyebabkan meninggal dunia. Di mana, berdasarkan kesimpulan sementara BPBD DKI Jakarta, tembok rubuh di MTSN 19 Jakarta yang membuat siswa luka dan meninggal dunia, lantaran tak bisa menahan volume air yang sudah meluap.
Berdasarkan data BPBD DKI Juga, hujan yang terjadi pada( Kamis 6 Oktober 2022
https://www.liputan6.com)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa potensi cuaca ekstrem telah terjadi sejak 2 hingga 8 Oktober 2022. Namun, dinamika atmosfer ini diprediksi akan berlanjut hingga sepekan ke depan, yaitu mulai 9-15 Oktober 2022. Bahkan menurut Kepala BMKG, puncak cuaca ekstrem akan terjadi pada Desember nanti.
Indonesia memang termasuk wilayah potensial bencana, terutama banjir. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang periode 1 Januari hingga 9 Oktober ini saja, sudah terjadi 2.718 kali bencana alam di Indonesia. Di antaranya, bencana banjir terjadi 1.083 kali, tanah longsor 483 kali, dan cuaca ekstrem 867 kali.
Masalahnya, bencana banjir ini bukan perkara baru. Ini sudah menjadi musiman yang terus terulang tanpa ada solusinya. Nyaris setiap musim penghujan bencana banjir pasti jadi langganan. Risiko ekonomi dan sosial yang ditimbulkan pun sudah tidak terhitung lagi. Sementara masyarakat dipaksa menerima keadaan, dengan dalih semua terjadi lantaran faktor alam.
Padahal, penyebab banjir tidak semata faktor alam. Ada banyak hal yang harus dievaluasi dari perilaku manusia, utamanya terkait budaya dan kebijakan struktural dalam pembangunan. Begitupun dengan dampak yang ditimbulkan. Seringkali negara gagap melakukan mitigasi bencana sehingga berbagai dampak tidak terantisipasi sebaik-baiknya. Disinilah kinerja penguasa dan jajaran nya harus dipertanyakan untuk menyelesaikan perkara banjir.
Para penguasa sejauh ini malah sibuk berpolemik saat bencana sudah terjadi. Alih-alih mencari solusi, masing-masing sibuk mencari kambing hitam, bahkan menjadikannya sebagai bahan untuk saling serang. Wajar jika PR soal banjir tidak pernah selesai.
Sebetulnya, mudah untuk memahami bahwa bencana banjir, bahkan bencana lainnya bersifat sistemis dan harus diberi solusi sistemis. Faktor cuaca ekstrem misalnya, ternyata terkait dengan isu perubahan iklim yang dipicu perilaku manusia terhadap alam, termasuk akibat kebijakan pembangunan kapitalistik yang eksploitatif dan tidak memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.
Meluasnya bencana banjir justru menunjukkan gurita kapitalisme makin mencengkeram. Eksploitasi lahan tambang, alih fungsi lahan, dan deforestasi faktanya memang kian tidak terkendali. Permukaan tanah pun makin turun akibat konsumsi air tanah untuk penunjang fasilitas hunian-hunian elit dan industrialisasi. Begitu pun dengan sungai. Volumenya makin menyempit akibat melimpahnya produksi sampah dan sedimentasi dampak hunian di bantaran kali.
Mirisnya, semua terjadi di hadapan mata para penguasa. Bahkan, sebagian besarnya terjadi secara legal atas nama pembangunan yang abai terhadap tata ruang dan tata wilayah, cenderung pragmatis.
Buktinya hingga saat ini Fenomena banjir yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dari tahun ke tahun tak kunjung menemukan solusi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah hanya sebatas respon atas dampak terjadinya banjir seperti dengan membuat kanal baru, atau membeli pompa baru, memperbaiki bendungan, dan lain sebagainya.
Sebagaimana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh bukan hanya curah hujan tinggi. Tapi juga kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta maraknya konversi tutupan lahan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan keinginan melakukan konversi lahan menjadi lahan budidaya.
Dengan melihat berbagai penyebab banjir di atas maka akan kita temukan bahwa akar masalah musibah yang sebenarnya adalah sistem kapitalisme yang jelas rusak. Di mana keputusan atau kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan kondisi lingkungan.
Dalam sistem kapitalisme, individu yang memiliki modal sehingga mampu membeli nilai pada sumber daya tertentu, maka sumberdaya tersebut akan menjadi miliknya, terlepas apakah sumberdaya itu menyangkut hajat hidup orang banyak ataukah tidak. Individu lain (termasuk rakyat) harus mengeluarkan usaha/modal dan membayar harga tertentu untuk dapat mengakses sumberdaya itu.
Saat ini dunia butuh sistem Islam karena paradigma sistem Islam bertentangan dengan sistem kapitalisme yang diterapkan sekarang. Dalam sistem kapitalisme, kebijakan penguasa yang merepresentasi kepentingan para pemilik modal justru jadi sumber kerusakan, sementara sistem Islam lahir dari keimanan dan ketundukan pada Zat Pencipta dan Pemelihara seluruh Alam.
Islam menetapkan sumber daya alam termasuk hutan, sungai, dan tambang sebagai milik rakyat. Islam mengatur soal penggunaan tanah dan pentingnya memperhatikan tata ruang. Lalu memberikan kewenangan pengelolaannya kepada negara sebagai pemelihara urusan rakyat, seraya dengan tegas melarang eksplorasi dan eksploitasi secara serampangan sebagaimana biasa dilakukan dalam sistem sekarang.
Wajar jika musibah seperti ini justru memberi hikmah yang banyak, penguasa harusnya lebih bersungguh-sungguh mengurus rakyatnya. Dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk mencegah terjadinya bencana, dan melakukan mitigasi sebaik-baiknya saat bencana tidak terhindarkan.
Wallahu’alam..
