Bingkaiwarta, KUNINGAN – Membangun budaya kerja birokrasi yang benar‑benar melayani, mencari solusi, serta menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat menjadi pesan utama yang disampaikan Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, saat membuka sekaligus membekali peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diselenggarakan BKPSDM Kabupaten Kuningan Angkatan I Tahun 2026, pada Sabtu (22/8/2026).
Di hadapan puluhan pejabat pengawas dari seluruh lingkungan pemerintah daerah, Bupati Dian menegaskan: dunia pemerintahan kini tak lagi membutuhkan aparatur yang pandai menunjuk kesalahan atau beralasan “bukan tugas saya”. Yang dibutuhkan justru sosok‑sosok penyelesai masalah—siap bergerak, mencari jalan keluar, dan melayani masyarakat sebaik‑baiknya.
“Kalau cara pertama belum berhasil, kita cari cara kedua. Kalau belum tahu jawabannya, jangan berhenti pada kata ‘saya tidak tahu’—tetapi cari tahu sampai ketemu,” ucapnya memberi semangat.
Lebih lanjut, Bupati Dian menjelaskan kepemimpinan yang utuh tidak cukup hanya didukung kecerdasan semata. Seorang pemimpin yang baik harus menyeimbangkan empat pilar: kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, hingga sosial. Terutama kemampuan mengelola diri sendiri—termasuk mengendalikan emosi—sangat ditekankan.
Di sinilah Bupati berbagi nasihat mendalam yang senantiasa ia pegang teguh, warisan berharga dari almarhum ayahnya yang mendedikasikan puluhan tahun hidupnya sebagai pendidik:
“Sebelum kamu memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin dan mengendalikan diri sendiri.”
Pesan itu kemudian dihubungkannya ke sikap kerja aparatur: “Jangan bekerja hanya karena disuruh atau sudah ada perintah. Milikilah rasa bertanggung‑jawab—seolah‑olah inilah milik kita, ini urusan kita, dan ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. “Kuasailah tugasmu, lalu kerjakanlah dengan hati.”
Bupati Dian juga mengajak peserta menyadari perbedaan besar sekadar “bekerja” dengan benar‑benar “berkinerja”. “Bekerja hanyalah aktivitas; sedangkan berkinerja berarti menciptakan perubahan, hasil nyata, dan manfaat yang terasa langsung warga,” jelasnya. Kehadiran pemerintah baru terasa bermakna kalau keluhan masyarakat makin berkurang dan persoalan yang ada benar‑benar tertangani—bukan sekadar laporan panjang lebar namun belum berubah apa‑apa.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, didampingi Kepala Bidang Pengembangan SDM, Iis Risnawati, serta Sekretaris Badan Kepegawaian Hartanto, menjelaskan pelatihan ini diikuti sebanyak 34 pejabat pengawas—tersebar di seluruh dinas, badan, kecamatan hingga kelurahan—sebagai upaya menyamakan standar kemampuan kepemimpinan jenjang pengawas di seluruh jajaran Pemkab Kuningan.
Kegiatan ini berlangsung bertahap mulai tanggal 6 Juli hingga 18 November 2026, menggabungkan pembelajaran daring serta pertemuan tatap‑muka langsung di lingkungan Kampus UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM BKPSDM Kuningan. Materi utamanya mencakup penguatan integritas, wawasan kepemimpinan, hingga menyusun langkah‑langkah perubahan nyata di lingkungan kerja masing‑masing.
“Tujuannya jelas—memastikan setiap pejabat pengawas memenuhi standar kemampuan manajerial yang disyaratkan, sehingga pengawasan, pembinaan, dan pelayanan publik yang kita berikan makin cepat, tepat, bersih, dan benar‑benar terasa manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” pungkas Iis Risnawati. (Abel)
