Bingkaiwarta, KUNINGAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah III melakukan pendalaman langsung terhadap struktur pasar dan pola kemitraan komoditas kelapa di Kabupaten Kuningan. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan di sektor perkebunan.
Kegiatan berlangsung di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispertan) Kabupaten Kuningan, kemarin. Rombongan KPPU dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Kanwil III, Yulli Asianto, diterima langsung oleh Kepala Dispertan, Dr. Wahyu Hidayah, didampingi Kepala Bidang Hortibun Aca Supirta serta jajaran lainnya.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dalam rangka pengumpulan data dan klarifikasi kondisi riil di lapangan, khususnya terkait rantai pasok, mekanisme harga, posisi tawar petani, hingga pola kemitraan yang berjalan saat ini.
Dalam pemaparannya, Kepala Dispertan Wahyu Hidayah menegaskan bahwa kelapa merupakan salah satu potensi penting ekonomi rakyat, meski pengelolaannya masih perlu diperkuat.
“Berdasarkan data tahun 2025, produksi kelapa mencapai sekitar 3.588 ton dengan luas lahan 4.007 hektare. Komoditas ini tersebar luas dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, namun tantangannya cukup besar, mulai dari skala usaha yang kecil, budidaya yang masih tradisional, hingga keterbatasan akses pasar,” ujar Wahyu.
Ia mengakui bahwa pemasaran saat ini masih sangat bergantung pada pasar lokal dan peran tengkulak, sementara industri pengolahan di daerah belum berkembang optimal. Akibatnya, nilai tambah yang diterima petani belum maksimal.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus melakukan langkah strategis. Pada tahun 2025 lalu, telah disalurkan 38.500 bibit kelapa genjah dan 115.500 kg pupuk organik untuk pengembangan lahan seluas 350 hektare.
“Sementara untuk tahun 2026, kami mengusulkan pengembangan seluas 550 hektare dan telah disetujui untuk 200 hektare. Saat ini kami sedang menunggu realisasi pengiriman bantuan dari pusat,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, arah kebijakan ke depan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan hilirisasi dan tata niaga.
“Kami ingin kelapa di Kuningan tidak lagi sekadar komoditas pelengkap, tapi menjadi komoditas strategis yang menggerakkan ekonomi. Untuk itu, diperlukan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang benar-benar berpihak pada petani,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, KPPU diharapkan memperoleh gambaran komprehensif guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat. Pihaknya menyambut baik sinergi ini agar ke depannya sektor perkebunan kelapa di Kuningan dapat berkembang lebih optimal dan sejahtera. (Abel)
