Oleh: Widdiya Permata Sari
(Komunitas Gen Hijrah)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Papua kembali menjadi alarm serius bagi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kobaran api yang belum sepenuhnya padam bukan sekadar persoalan bencana alam, melainkan juga menjadi ujian atas tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan menjaga alam.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkat hingga 66 persen. Papua Selatan bahkan menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik.
Di Kabupaten Merauke, sebagian besar titik kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah–Tanah Miring yang meliputi wilayah Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Sementara itu, wilayah Okaba juga menjadi perhatian karena ditemukan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Dampak serupa terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Luas lahan yang terbakar dilaporkan melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Angka-angka tersebut bukan sekadar data statistik. Di baliknya ada masyarakat yang harus menghadapi ancaman kebakaran dan kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat harus menghadapi bencana dengan keterbatasan, sementara negara memiliki kewajiban melindungi keselamatan mereka?
Karhutla tidak cukup dipahami sebagai akibat musim kemarau, cuaca panas, atau sulitnya medan pemadaman. Faktor alam memang dapat memperburuk keadaan, tetapi persoalan ini juga harus dilihat dari sisi tata kelola sumber daya alam, pengawasan pemanfaatan lahan, dan keseriusan negara dalam melakukan pencegahan.
Ketika kebakaran terus meluas, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar imbauan untuk waspada. Mereka membutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan pencegahan yang nyata, fasilitas pemadaman memadai, koordinasi yang kuat, serta penegakan hukum yang adil.
Terlebih ketika masyarakat harus berjuang dengan peralatan seadanya, sementara api terus menjalar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya ancaman bencana dan kemampuan masyarakat dalam menghadapinya.
Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus dan melindungi rakyat. Kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk mengatur, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Persoalan karhutla juga tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pandangan kritis terhadap sistem kapitalisme sekuler, orientasi keuntungan ekonomi yang terlalu dominan berpotensi menempatkan kepentingan bisnis di atas keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Ketika alam lebih banyak dipandang sebagai komoditas ekonomi, kepentingan ekologis berisiko terabaikan. Pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, pencegahan kerusakan lingkungan, dan perlindungan masyarakat pun menjadi tantangan serius.
Jangan sampai keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, sedangkan dampak kerusakan lingkungan harus ditanggung masyarakat luas.
Karena itu, tata kelola sumber daya alam perlu dievaluasi secara menyeluruh. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara transparan dan ditindak berdasarkan hukum. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan rakyat.
Islam memiliki pandangan yang jelas tentang kepemimpinan. Pemimpin bukan sekadar penguasa yang memiliki kewenangan, melainkan pengurus sekaligus pelindung rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dalam hadis lainnya, Rasulullah saw. menggambarkan imam atau pemimpin sebagai *junnah* (perisai), yakni tempat rakyat berlindung. Artinya, pemimpin harus hadir memberikan perlindungan dari berbagai ancaman, termasuk bencana dan kerusakan lingkungan.
Konsep *lra’in menegaskan kewajiban pemimpin untuk mengurus urusan rakyat, sedangkan *junnah* menunjukkan fungsi perlindungannya. Dengan demikian, negara tidak cukup hadir ketika bencana telah terjadi, tetapi harus mengutamakan pencegahan agar keselamatan masyarakat tetap terjamin.
Dalam tata kelola berdasarkan prinsip Islam, pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kemaslahatan umum, mencegah kerusakan, dan memastikan tidak ada kepentingan ekonomi yang mengorbankan kehidupan rakyat.
Penanganan karhutla pun harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, pengawasan konsesi, pemulihan lingkungan, hingga perlindungan masyarakat terdampak. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib dimintai pertanggungjawaban.
Karhutla Papua seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memahami bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar persoalan alam. Di dalamnya terdapat persoalan kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab penguasa, dan arah pembangunan.
Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Karena itu, umat perlu membangun kesadaran politik ideologis agar mampu memahami berbagai persoalan kehidupan berdasarkan pandangan Islam. Umat tidak boleh menganggap penderitaan masyarakat sebagai sesuatu yang wajar atau sekadar konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
Dakwah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran tersebut. Dakwah tidak hanya mengajak umat memperbaiki ibadah individual, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan sosial, memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, serta mendorong pengawasan kebijakan publik secara kritis dan bertanggung jawab.
Sinergi antara ulama, pendidik, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan juga diperlukan. Setiap elemen umat dapat berkontribusi melalui edukasi, advokasi, bantuan kemanusiaan, pengawasan kebijakan, serta penguatan dakwah yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Karhutla Papua bukan sekadar berita tentang hutan yang terbakar. Ini adalah peringatan tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi sekaligus kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya.
Jangan sampai ketika hutan telah menjadi abu, sumber penghidupan masyarakat hilang, dan lingkungan mengalami kerusakan, negara baru sibuk melakukan penanganan tanpa mengevaluasi akar persoalannya.
Islam telah mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, sudah saatnya persoalan ini menjadi bahan muhasabah bersama. Umat perlu memperkuat kepedulian, membangun kesadaran, dan bersinergi memperjuangkan tata kelola kehidupan yang adil serta berlandaskan nilai-nilai Islam.
Sebab, negara bukan sekadar pemegang kekuasaan. Negara memiliki amanah untuk mengurus, melindungi, dan menjamin keselamatan rakyatnya. Jangan sampai hutan Papua terus membara, sementara tanggung jawab negara terhadap rakyat hanya berhenti pada kata-kata.
