Oleh: Widdiya Permata Sari
(Komunitas Gen Hijrah)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, pemerataan pelaksanaan program justru dipertanyakan. Berdasarkan pemberitaan BBC News Indonesia, Papua disebut hanya memiliki sekitar 10 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), padahal sejumlah wilayah di Papua masih menghadapi persoalan stunting dan gizi buruk.Di sisi lain, ditemukan ratusan SPPG yang tidak beroperasi meski telah menerima transfer anggaran.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program. Jika tujuan MBG salah satunya untuk memperbaiki persoalan gizi, semestinya daerah dengan masalah stunting dan gizi buruk menjadi prioritas berdasarkan data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Persoalannya bukan sekadar teknis pelaksanaan. Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan kebijakan sering kali lebih mudah diukur dari capaian penyerapan dan realisasi anggaran daripada sejauh mana akar persoalan rakyat benar-benar terselesaikan. Program populis pun berpotensi menjadi ajang pencitraan dan pembagian keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Politik demokrasi yang membutuhkan biaya besar juga membuka ruang bagi politik balas budi serta kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan elite daripada kebutuhan rakyat.
Akibatnya, ketika anggaran besar terserap untuk program tertentu, sektor yang sangat membutuhkan perhatian terutama pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, berpotensi tidak memperoleh dukungan yang memadai. Pada akhirnya, kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat miskin, kaum ibu, dan generasi yang seharusnya mendapatkan hak hidup sehat dan pendidikan berkualitas.
Islam memiliki paradigma berbeda dalam mengelola urusan rakyat. Penguasa merupakan raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Karena itu, kebijakan negara tidak boleh sekadar mengejar pencitraan, popularitas, atau kepentingan kelompok. Tolok ukurnya adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat dan terselesaikannya persoalan mereka. Jika terdapat daerah dengan persoalan gizi buruk dan stunting yang serius, negara wajib memastikan kebutuhan mereka menjadi prioritas.
Islam juga memiliki mekanisme pengelolaan negara yang menempatkan amanah dan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi. Anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab, diawasi, dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan menjadi sarana memperkaya segelintir pihak.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pemilihan pemimpin juga tidak dibangun di atas politik biaya tinggi seperti kontestasi elektoral yang membutuhkan dana besar. Dengan demikian, peluang munculnya politik transaksional dan politik balas budi dapat diminimalkan.
Sudah semestinya persoalan gizi buruk, stunting, pendidikan, dan kesehatan rakyat diselesaikan dari akar masalahnya. Bukan sekadar mengejar besarnya anggaran yang terserap, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar kembali menjadi kemaslahatan bagi rakyat. Inilah karakter kepemimpinan yang dibutuhkan: pemimpin yang memandang kekuasaan sebagai amanah dunia sekaligus pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
