Bingkaiwarta, KUNINGAN – Banyaknya kasus data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tidak dipungkiri Asda I Bidang Pemerintahan Setda Kuningan, Toni Kusumanto.
Menurut Asda I, kaitan data bansos, rentan sekali ada perubahan. Prakteknya, mekanisme perubahan atau updating data memang dimungkinkan, tapi kadang-kadang belum sesuai ketentuan. Misal, data perubahan harusnya ada musyawarah desa, ini tidak dilakukan. Lalu oleh operator desa langsung dilakukan.
Maka Ia ingin membangun edukasi, ingin membangun mental masyarakat melalui kebijakan pusat untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DT-SEN sesuai Inpres No 4 Tahun 2025. Data Tunggal ini, akan memotret kondisi sebenarnya calon penerima bansos. Tentu sesuai indikator atau parameter berlaku. Diharapkan dari DT-SEN, ada potret jelas, jangan potret buram.
“Kalau potret jelas, kan enak. Misal keluarga A didatangi sebagai sample, lihatlah kondisi rumahnya, pendapatannya, dan seterusnya sesuai indikator. Hasilnya, baru keluarga A ini layak, atau mungkin tidak layak menjadi penerima bansos,” ujar Toni Kusumanto kepada bingkaiwarta.co.id, kemarin.
Yang penting kata Toni, ada kejujuran dalam pemberian data. Kalau tidak jujur memberikan data, baik kepala desa, perangkat desa, atau masyarakatnya itu sendiri tidak jujur, sampai kapan pun masalah data tidak akan pernah selesai.
“Maka perlu kejujuran semua pihak,” tandasnya.
Ia mengatakan, kalau pihak-pihak terkait pendataan, bisa jujur, pasti kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Jika masalahnya di perumahan, diselesaikan diprogram rutilahu. Kalau masalahnya di pendidikan, diselesaikan di beasiswa atau lainnya. Kalau masalah di lingkungan atau sanitasi, infrastruktur harus dibangun. Begitu jika masalahnya pengangguran, ada program pelatihan kerja dan lain-lain.
Atau mungkin ada masalah jompo, sudah tidak punya tenaga, atau tidak punya lahan digarap, ini perlu treatment khusus buat warga seperti ini.
“Jadi mari berikan data bansos sejujur-jujurnya, agar ada kebijakan tepat sasaran,” tegasnya.
Diakui Toni, tahun ini memang terjadi penurunan angka penerima bansos di Kuningan. Bahkan angka itu, bisa terus tereduksi jika masyarakat teredukasi jangan mau menjadi orang miskin.
Toni menjelaskan, bahwa hasil DT-SEN ini, bukan hanya untuk rujukan data penerima bansos. Ada 3 data yang akan ditunggalkan. Yaitu DTKS di Dinsos, ada Regsosek Tahun 2022 oleh Bappeda, ada P3KE juga oleh Bappeda. Tapi pendataannya dilakukan oleh BPS sesuai kewenangan pendataan.
“Diantara 3 data ini, adalah data sektoral untuk kepentingan sosial ekonomi. Melalui DT-SEN, diharapkan ada data tunggal se Indonesia, bukan hanya di Kuningan. Sehingga arah kebijakan kedepan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Toni juga menekankan ke para camat, untuk disampaikan kembali ke desa-desa, agar mereka memberikan data sebenarnya untuk DT-SEN. Karena tidak mungkin Ia bisa cek satu per satu ke lapangan. Pendataan di lapangan, dibantu oleh Pendamping PKH yang ditugasi survei dengan menggunakan standar baku dari BPS. (Abel)
