KUNINGAN – Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, meski sudah ada penomoran (nomor urut) pada daftar Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang terdaftar pada Daftar Calon Sementara (DCS), menjelang pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), nomor urut tersebut bisa saja mengalami perubahan.
Salah seorang Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar untuk Dapil Jabar XIII, Hanyen Tenggono, ternyata mengaku mengalami juga perubahan nomor urut tersebut.
Sebelumnya, pada pengumuman DCS beberapa waktu lalu, pengusaha Sangkan Resort Aqua Park ini mendapatkan nomor urut 8. Namun, pada perjalanannya, saat pencermatan DCT dilakukan KPU, Hanyen Tenggono ternyata mendapat nomor urut 5.
Ditemui disela kegiatan santunan anak yatim piatu, di Kabupaten Kuningan, Hanyen mengaku tidak begitu mempermasalahkan saat mendapatkan perubahan nomor urut pada pencalegannya tersebut.
“Tidak jadi masalah, itu kan kebijakan DPP, kita ikut saja, ” ujarnya, Sabtu (14/10/2023).
Melihat sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, pria yang menjabat sebagai Ketua DPC HKTI Kuningan ini mengatakan, tentu keterpilihan untuk menjadi anggota legislatif bukan dari berapa nomor urut caleg tersebut.
“Keterpilihan caleg pada proporsional terbuka kan dari suara terbanyak yang didapatkan caleg itu, bukan dari nomor urutnya. Jadi enggak masalah Saya sekarang mendapatkan nomor urut baru di pencalegan,” ungkapnya.
Justru, imbuh Hanyen, dengan nomor urut 5, Ia mengaku akan sangat bersemangat saat mensosialisasikan diri kepada calon pemilih.
“Angka 5 itu bisa berarti jumlah sila dalam Pancasila. Kita sebagai wakil rakyat nanti tentu harus berpegang teguh pada pedoman bangsa ini yakni kelima sila Pancasila,” sebutnya.
Selain disosialisasikan, tentu lima sila Pancasila ini, baginya, merupakan hal yang wajib dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari.
“Ya wajib. Lima sila ini wajib kita laksanakan. Kita harus takwa dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” katanya lagi.
Sebagai contoh bagi masyarakat, wakil rakyat juga harus jadi pemersatu di tengah masyarakat yang beragam.
“Apalagi sila ke-4, yang mesti jadi pedoman wajib seorang legislator, mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang pro rakyat melalui sebuah musyawarah bukan dengan memaksakan kehendak kepada pihak lain,” tandasnya.
Seorang legislator, tambahnya, juga harus memiliki sikap adil dan mau berada di setiap golongan atau lapisan masyarakat tanpa pandang status.
“Jadi nomor urut 5 bagi Hanyen Tenggono ini akan selalu diingat bahwa kita semua memiliki kewajiban menjalankan nilai-nilai yang terkandung pada lima sila Pancasila,” ujarnya. (Abel/hms)
