Bingkaiwarta, KUNINGAN – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, H. Lili Suherli merasa kecewa dengan adanya penganggaran dana pembebasan lahan lanjutan jalan baru lingkar timur-selatan sekitar Rp30 miliar, pada APBD Perubahan Tahun 2022. Menurutnya, hal ini terlalu dipaksakan. Padahal, anggaran tersebut tidak urgen, atau tidak prioritas dalam kondisi memprihatinkan saat ini.
“Oleh fraksi Partai Demokrat sebenarnya ini sudah diingatkan, tapi diabaikan. Urgensinya apa pembebasan lahan jalan lingkar timur Rp30 miliar dipaksakan?,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan H Lili Suherli, kepada bingkaiwarta.co.id, Selasa (25/10/2022) siang.
Lili mengatakan, usulan itu disampaikan bukan tanpa fakta. Berawal dari turunnya hasil evaluasi Gubernur Jabar terkait APBD Perubahan 2022, ternyata harus ada pemangkasan 5 item anggaran sekitar Rp25 miliar. Salah satunya, lanjutan pembangunan gedung setda di Komplek Kuningan Islamic Center (KIC) dan anggaran SKPD lain, dipangkas.
Hasil penelusurannya ke kementrian, ternyata pembebasan lahan Rp30 miliar di APBD Perubahan 2022 sebagai syarat turunnya dana APBN 2023 untuk pembangunan jalannya, sama sekali tidak ada.
“Saya dapat informasi, bahwa di APBN 2023 untuk pembangunannya itu tidak ada. Apalagi 2024 sudah proses pemilu, kebijakan politiknya juga pasti beda. Jadi, ada apa dana pembebasan lahan jalan lingkar timur selatan Rp30 miliaran harus dipaksakan. Kan bisa ditunda atau dihapus dulu. Banyak yang lebih prioritas, termasuk TPP ASN tuntaskan dulu. Kasihan ASN sudah berkeringat bekerja, tapi hak mereka digantung terus selama 6 bulan,” ungkap Lili, kecewa.
Ia menambahkan, ada informasi sampai adanya pengalihan anggaran pembebasan lahan Rp30 miliar itu dari DPKPP ke dinas PUTR, lalu dikembalikan lagi ke DPKPP dengan anggaran sudah tidak utuh, juga tanpa prosedur benar.
“Saya tidak mengerti. Kok bisa ya anggaran dipermainkan seperti itu. Ada apa? Apa kata 1 juta rakyat Kuningan? jalan di Kabupaten Kuningan saja masih banyak yang rusak tidak diperbaiki, masyarakatnya banyak yang miskin, tapi tidak lebih penting ditangani Pemkab Kuningan,” ujarnya.
Lili menegaskan, DPRD Kuningan jangan diam saja, segeralah bentuk Pansus. (Abel)
