Bingkaiwarta, KUNINGAN — Memastikan keberlanjutan dan perluasan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi fokus utama dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Kuningan Tahun 2026. Kegiatan yang digelar bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos., M.Si., selaku perwakilan Bupati Kuningan, pada Jumat (9/10/2026).
Forum ini menjadi wadah koordinasi dan evaluasi untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sambutan Bupati Kuningan yang dibacakannya, Sekda menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sekaligus fondasi penting pembangunan daerah.
“Keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang terdaftar, tetapi juga dari keaktifan kepesertaan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujar U. Kusmana.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Oktober 2026, Kabupaten Kuningan masih membutuhkan penambahan sebanyak 26.078 jiwa agar target cakupan kepesertaan JKN 100 persen tercapai. Selain itu, masih ada tantangan untuk meningkatkan keaktifan kepesertaan terhadap 348.123 jiwa. Sementara itu, hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 67.254 peserta PBI Jaminan Kesehatan mengalami penonaktifan — kondisi yang perlu segera diselesaikan agar kelompok rentan tetap terlindungi.
Dari sisi pembiayaan, proyeksi kebutuhan anggaran iuran JKN Kabupaten Kuningan pada 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp99 miliar, sementara usulan dalam rancangan APBD hanya sebesar Rp86 miliar. Terdapat potensi kekurangan sekitar Rp13 miliar yang harus direncanakan dan dihitung secara cermat, realistis, dan terukur.
Forum ini mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran data, mempercepat pendaftaran warga yang belum terdaftar, serta mengoptimalkan reaktivasi peserta yang sudah nonaktif. Pemerintah daerah juga mengajak dunia usaha dan masyarakat luas untuk turut berperan, antara lain melalui Program PESIAR yang pada 2026 telah menjangkau 32 desa, serta kolaborasi Donasi JKN dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Mengingat pentingnya pemantauan berkelanjutan, Sekda U. Kusmana mengusulkan agar forum ini tidak hanya dilaksanakan setahun sekali, melainkan digelar secara berkala setiap triwulan guna memantau kemajuan dan menyelesaikan kendala lebih cepat.
“Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Kuningan diharapkan mampu memperluas cakupan kepesertaan JKN, meningkatkan keaktifan peserta, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, berkeadilan, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Abel)
