Bingkaiwarta, KUNINGAN – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kuningan, Dede Sudrajat, mengakui jika lima Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, setuju kisruh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kuningan, segera di kuliti dalam Panitia Khusus, atau Pansus PDAU DPRD Kuningan.
“Itu sudah kita sampaikan di PU (Pandangan Umum,red) saat paripurna, di DPRD,” kata Dede kepada bingkaiwarta.co.id.
Selain PKS, kata Dede, sikap serupa agar PDAU di pansus juga sudah dinyatakan fraksi lain, seperti Partai Demokrat, Pertai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
PKS ingin Pansus PDAU itu secepatnya dibentuk. Meski begitu, sebelum Pansus PDAU akan ada pembahasan usulan 9 raperda dulu.
“Proses 9 raperda, tentu memerlukan waktu. Ada penyampaian bupati dulu, PU fraksi, baru bisa masuk Pansus Raperda. Jadi 9 raperda itu dulu kita bahas,” ujarnya.
Dede menjelaskan, prosedur Pansus PDAU sendiri, harus coba dulu diajukan di banmus. Hasilnya seperti apa, baru ada keputusan. “Jadi kalau PKS itu sudah jelas, Pansus PDAU,” tegasnya.
Keprihatinan PKS terhadap kondisi PDAU, sama dengan fraksi lain. PDAU itu, awal dibiayai APBD. Tapi kondisinya selama 10 tahun selalu merugi. Kasusnya sudah beberapa direktur juga sama, belum ada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu harus dievaluasi.
Dulu waktu pembentukan PDAU zaman Aang Hamid Suganda sebagai Bupati Kuningan, untuk memfasilitasi, salah satunya pengusaha-pengusaha kecil, pengrajin makanan dan lainnya. Tapi situasi selama ini, justru sebaliknya.
Soal pergantian Direktur PDAU, Nana Sutisna, kata Dede, hal itu bisa dilihat dari hasil Pansus PDAU seperti apa. Sebab Ia tidak bisa menebak-nebak. Harus ada pendalaman masalah dulu. “Kita fraksi PKS tidak buru-buru kearah situ (pergantian Direktur PDAU, red),” tandas Dede. (AK)
