Bingkaiwarta, SLEMAN — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyampaikan pesan mendalam kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN. Ia menegaskan Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, namun juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah. Pesan tersebut disampaikan dalam wisuda Politeknik Agraria STPN, pada Sabtu (5/9/2026), dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan.
Menurutnya, tanah bagi Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, dan fondasi pemerintahan. Di atas tanah, manusia membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menautkan masa lalu dengan masa depan. Tanah pun dikenal sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberi penghidupan, dan menjaga keberlanjutan peradaban.
Pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat. Keragaman pemaknaan tanah di seluruh Nusantara justru menjadi kekayaan tata kelola bangsa:
– Jawa: Hamemayu Hayuning Bawana — ikhtiar manusia menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia; setiap pengelolaan tanah harus membawa kehidupan lebih adil dan manusiawi.
– Minangkabau: Harta Pusaka Tinggi — tanah ulayat kaum sebagai tanggung jawab lintas generasi.
– Bali: Subak dan Tri Hita Karana — keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
– Indonesia Timur (Papua, Maluku): Hak ulayat — tanah sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan di balik sebuah bidang tanah. Kepastian hak atas tanah membutuhkan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kemanfaatan nyata.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Kepada para lulusan, Sri Sultan mengingatkan bahwa di balik setiap berkas pertanahan yang tampak rutin, terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan kepada mereka. Karena itu, ilmu yang diperoleh perlu diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian sekaligus keadilan dan kepekaan sosial.
“Bawalah ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketentraman sosial,” pungkas pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Abel/hms)
