Bingkaiwarta, KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, menegaskan komitmen penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan uji kompetensi teknis pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan monitoring pelaksanaan uji kompetensi melalui tahapan penulisan makalah dan wawancara, yang berlangsung di SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan diikuti oleh 67 peserta yang merupakan pejabat Eselon III. Turut hadir mendampingi, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan.
Bupati Dian menyampaikan bahwa saat ini terdapat empat posisi JPT Pratama (Eselon II) yang kosong dan perlu segera diisi, yaitu:
– Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
– Kepala Dinas Sosial.
– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
– Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Selain itu, ke depan diprediksi akan muncul kekosongan jabatan lainnya seiring dengan adanya pegawai yang memasuki masa purnabakti. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan terdapat puluhan posisi strategis yang harus diisi.
Bupati menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi harus berjalan objektif, bersih, dan tanpa adanya intervensi atau pengkondisian dari pihak manapun.
“Proses ini harus transparan, tidak ada pengkondisian. Saya sendiri pun belum mengetahui hasil penilaian, baik dari manajemen talenta maupun uji kompetensi teknis. Semua murni berdasarkan hasil yang objektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, peserta yang lolos ke tahap ini merupakan hasil dari seleksi administrasi yang ketat, sehingga telah melalui proses penyaringan yang ketat sejak awal.
Bupati Dian juga menekankan bahwa pemimpin yang dicari bukan sekadar yang mampu mempertahankan posisi, melainkan yang memiliki kinerja tinggi (high performance), berani berinovasi, dan mampu menghadirkan terobosan baru.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar menjaga status quo,” ujarnya.
Pejabat yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, mulai dari penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pembangunan infrastruktur yang merata.
Melalui mekanisme seleksi yang berbasis kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap dapat menghadirkan energi baru dalam birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas. (Abel)
