Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan peringatan keras dan penegasan tegas: tidak boleh lagi ada penyuluh pertanian yang “tak terlihat” atau sulit ditemui petani di lapangan. Instruksi ini dikeluarkan seiring dengan upaya percepatan swasembada pangan yang terus digenjot, di tengah capaian surplus beras daerah yang terus menunjukkan tren positif.
Dalam dua tahun terakhir, angka surplus beras Kuningan meningkat signifikan. Dari posisi 93 ribu ton pada tahun 2024, melonjak menjadi 120 ribu ton pada tahun 2025. Capaian gemilang ini menempatkan Kuningan sebagai salah satu lumbung pangan strategis yang menopang ketahanan pangan di Jawa Barat maupun nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, menegaskan bahwa keberlanjutan capaian gemilang tersebut sangat bergantung pada transformasi peran dan kinerja penyuluh pertanian.
“Tidak boleh ada lagi penyuluh yang tidak terlihat oleh petani. Penyuluh harus hadir, aktif, dan menjadi solusi nyata di lapangan,” tegas Wahyu dalam kegiatan Pembinaan dan Silaturahmi Penyuluh Pertanian, Kamis (9/4/2026).
Data resmi Diskatan mencatat, sepanjang tahun 2025 produksi padi mencapai 396.873 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 254.435 ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 134.191 ton per tahun, sehingga Kuningan berhasil mencatat surplus bersih sebesar 120.244 ton.
Tidak hanya soal volume, Kuningan juga terbukti lebih progresif dalam manajemen masa tanam dan panen. Hingga akhir Maret 2026, tercatat sekitar 78 persen atau seluas 20.310 hektare dari total 26.016 hektare sawah telah dipanen. Angka ini jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain yang baru akan memasuki masa panen pada April.
“Ini menunjukkan Kuningan tidak hanya surplus, tetapi juga lebih progresif. Kita mampu mengisi pasokan beras nasional sejak awal tahun,” ujarnya.
Meski capaian produksi terus meningkat, Wahyu mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, dinamika pasar global, hingga potensi gagal panen. Oleh karena itu, peran penyuluh tidak lagi cukup hanya sebagai pendamping teknis semata, melainkan harus bertransformasi menjadi agen perubahan.
“Penyuluh harus naik kelas menjadi penggerak. Harus mampu mengedukasi, memengaruhi, dan memastikan petani siap menghadapi segala perubahan,” katanya.
Wahyu juga menyoroti masukan dari masyarakat petani yang menyebut masih minimnya kehadiran penyuluh di lokasi. Hal ini harus menjadi evaluasi serius agar tidak terulang.
“Kita harus jujur. Masih ada petani yang merasa belum pernah didampingi. Ini peringatan keras. Tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Diskatan mendorong perubahan pola kerja penyuluh menjadi lebih proaktif, solutif, berbasis kebutuhan lapangan, serta adaptif terhadap teknologi dan pasar.
“Tiga kekuatan utama penyuluh ke depan adalah penguasaan pengetahuan, kemampuan membangun kepercayaan, dan integritas sebagai teladan,” jelasnya.
Wahyu menuturkan, Kuningan memiliki modal sangat kuat untuk terus berkontribusi pada swasembada pangan nasional. Namun, kunci keberhasilan utamanya terletak pada kualitas dan kehadiran penyuluh.
“Kuningan punya modal kuat. Surplus meningkat, panen lebih cepat, produksi terjaga. Sekarang kuncinya satu: penyuluh harus benar-benar hadir dan bekerja untuk petani,” pungkasnya.
Transformasi peran penyuluh ini menjadi agenda prioritas untuk menjaga konsistensi Kuningan sebagai penopang pangan nasional.
“Ini bukan sekadar capaian daerah, ini bagian dari tanggung jawab kita menjaga pangan Indonesia,” tandasnya. (Abel)
