Bingkaiwarta, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin menguatkan peran strategisnya sebagai pengawal ekosistem pertanian nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas jagung pakan ternak. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng berbagai institusi terkait, mulai dari pemberian akses modal hingga penyerapan hasil panen, guna membebaskan petani dari ketergantungan tengkulak dan memperkuat kemandirian pangan.
Sinergi ini diperkuat dalam rapat koordinasi (rakor) ketahanan pangan yang diselenggarakan di Markas Besar Polri pada Jumat (6/2/2026). Acara yang dipimpin oleh Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan ini menghadirkan perwakilan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan di tingkat Polda se-Indonesia juga mengikuti secara daring.
“Kita telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun lalu, dan hasilnya sangat membanggakan – Indonesia berhasil menjalani tahun 2025 tanpa melakukan impor satupun jagung untuk keperluan pabrik pakan ternak. Rakor tahun ini menjadi titik temu untuk mengkonsolidasikan langkah dan memperkuat kolaborasi agar strategi yang kita jalankan pada 2026 lebih optimal,” jelas Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu pertanian, Polri berperan aktif sebagai penghubung antara kelompok tani (poktan) jagung dengan lembaga keuangan. Melalui kerja sama erat dengan Himbara, petani diberikan akses mudah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi kendala permodalan dalam menanam dan memperluas lahan. Program ini telah memberikan dampak nyata di beberapa daerah, antara lain Nagreg dan Ciamis di Provinsi Jawa Barat, di mana banyak petani mendapatkan dukungan modal untuk meningkatkan produktivitasnya.
Perwakilan Himbara dari Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa Bank Rakyat Indonesia telah mengalokasikan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk tahun 2026, dengan porsi khusus diperuntukkan bagi sektor pertanian dan ekosistem pengembangan jagung.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri juga menjaga stabilitas di sektor hilir dengan memastikan hasil panen petani tidak terjual dengan harga murah ke tangan tengkulak. Sebagai solusi konkret, Polri bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap jagung petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Berdasarkan Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, Bulog menetapkan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan nasional dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Kami berkomitmen untuk menjaga agar harga jagung di tingkat petani tidak berada di bawah HPP. Kolaborasi ini telah menunjukkan hasil positif di beberapa wilayah strategis seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, di mana pembelian jagung petani telah berjalan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan,” ujar Brigjen Langgeng.
Program kolaboratif ini memiliki tujuan menyeluruh: mengembangkan lahan tidur untuk pertanian, meningkatkan volume produksi jagung nasional, serta memberikan kepastian pasar dan pendampingan manajerial bagi petani. Dengan demikian, diharapkan para petani dapat meningkatkan produktivitas, membayar pinjaman secara tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal rantai nilai dari hulu hingga hilir dalam pengembangan jagung pakan ternak, sebagai kontribusi nyata menuju kemandirian dan ketahanan pangan nasional. (Abel)
