Bingkaiwarta, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Kementerian ATR/BPN siap mengawal proyek strategis ini dari sisi perencanaan tata ruang, penerbitan perizinan, hingga pengadaan tanah.
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).
“Ada tiga hal dukungan utama dari Kementerian ATR/BPN. Pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk proyek, agar pembangunan ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalitasnya,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Kedua, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hal ini akan dilakukan dengan lebih optimal, khususnya jika proyek ini nantinya ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun darat.
Ketiga, terkait pengadaan tanah, pihaknya menyatakan kesiapan memberikan dukungan penuh demi kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal dan akurat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegas AHY.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah. Turut mendampingi Wamen Ossy dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. (Abel/hms)
