Bingkaiwarta, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 atau setara Rp10,61 triliun untuk mendukung rencana kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027. Penyampaian ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (11/06/2026).
Sesuai arahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk tiga kelompok program utama:
✅ Program Dukungan Manajemen: Rp7,31 triliun (68,9%)
✅ Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan: Rp2,56 triliun (24,2%)
✅ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang: Rp724 miliar (6,8%)
Anggaran tersebut diperuntukkan guna memperkuat kinerja pelayanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
Selain pagu dasar, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Dana tambahan ini direncanakan untuk membiayai kebutuhan mendesak, antara lain belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemulihan wilayah pascabencana, serta mendukung percepatan program pembangunan Tiga Juta Rumah.
“Ini bersifat usulan; semoga mendapatkan persetujuan agar program dapat berjalan optimal,” ujar Menteri Nusron.
Pada kesempatan yang sama, ia juga melaporkan realisasi kinerja keuangan hingga awal Juni 2026. Per tanggal 6 Juni 2026, penyerapan anggaran mencapai Rp3,18 triliun atau setara 36,23% dari total pagu tahun berjalan sebesar Rp8,79 triliun. Angka ini tercatat lebih baik dibanding capaian periode yang sama tahun 2025 sebesar 35,40%, atau mengalami peningkatan 0,9 persen.
Rapat yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat tinggi, serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia, mendapatkan tanggapan positif dari DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasi atas penyerapan anggaran yang membaik serta menyatakan dukungan untuk mengkaji lebih lanjut usulan tambahan dana tersebut.
“Komisi II menerima baik rencana pagu indikatif ini dan mendukung usulan tambahan anggaran senilai Rp3,23 triliun untuk dibahas secara mendalam pada tahap pembahasan berikutnya,” tegas Dede Yusuf. (Abel/hms)
