Bingkaiwarta, KUNINGAN – Suasana penuh semangat sekaligus kekecewaan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa (14/4/2026). Meskipun tuntutan telah disampaikan, kehadiran para demonstran ternyata tidak dibalas dengan kehadiran pihak yang diharapkan. Pasalnya, Bupati Kuningan maupun Sekretaris Daerah yang dijadwalkan hadir untuk menanggapi aspirasi justru tidak tampak di lokasi. Akibatnya, pihak HMI mengancam akan membawa aksi lanjutan atau jilid II dengan skala yang lebih besar langsung ke lingkungan Pemerintah Daerah.
Aksi ini sendiri digelar sebagai bentuk protes keras atas penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai belum transparan. Kekecewaan massa semakin memuncak lantaran adanya ketidakjelasan data yang mencolok. Diketahui sebelumnya, DPRD sempat menyebutkan nilai TGR mencapai angka Rp8,6 miliar, namun angka tersebut disebut berubah drastis menjadi Rp3,2 miliar usai digelarnya rapat tertutup bersama Komisi IV. Perubahan nilai inilah yang memicu tanda tanya besar di mata publik.
Selain persoalan selisih angka tersebut, kalangan mahasiswa juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hingga saat ini, mereka menilai belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan dan menyeluruh dari pihak terkait.
“Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak eksekutif. Padahal, kami sudah mengirimkan undangan secara resmi,” ujar salah satu juru bicara aksi.
Oleh karena itu, pihaknya berencana menyusun strategi baru dan membawa massa yang lebih besar dalam aksi selanjutnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal isu krusial yang menyangkut keuangan negara.
“Kami akan turun kembali dengan membawa massa yang lebih banyak. Terutama, kami ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dan jelas dari pihak eksekutif,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Koordinator Aksi, M. Al Ghifari Kusumawardany. Menurutnya, absennya perwakilan pemerintah daerah dinilai sebagai cerminan rendahnya keseriusan pihak berwenang dalam merespons aspirasi masyarakat. Padahal, forum pertemuan di depan gedung dewan tersebut seharusnya menjadi momen yang tepat untuk meluruskan berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik.
“Kami datang membawa data hasil kajian dan tuntutan yang jelas. Tapi ketika pihak yang memiliki kewenangan justru tidak hadir, ini menjadi sinyal buruk bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujar Ghifari dengan nada tegas, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. HMI akan terus mengawal proses ini hingga mendapatkan kejelasan utuh, baik mengenai selisih angka TGR maupun dugaan penyimpangan dana Taspen P3K.
Untuk mempersiapkan langkah selanjutnya, pihaknya menjadwalkan akan menggelar pertemuan konsolidasi pada Jumat (17/4/2026). “Kami belum menentukan kapan jadwal pastinya, keputusan akan diambil setelah hasil rapat konsolidasi nanti,” tambahnya.
Selain menekan pihak eksekutif, Ghifari juga mendesak DPRD Kabupaten Kuningan agar tidak berhenti sebatas rapat internal. Ia meminta parlemen daerah segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang melibatkan semua unsur terkait.
“Kami ingin semuanya dibuka secara terang benderang. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi, apalagi ini menyangkut uang negara dan hak publik untuk mengetahui kebenarannya,” pungkasnya. (Abel)
