Bingkaiwarta, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), khususnya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kesiapannya dalam menyediakan lahan skala besar untuk mendukung pembangunan hunian vertikal hingga pengembangan kota satelit di berbagai wilayah Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya kita juga siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Menteri Nusron.
Berdasarkan data yang dimiliki, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi potensi lahan yang tersebar mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Secara total, indikasi lahan yang terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.
“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial dan siap untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” terang Nusron.
Lebih lanjut dijelaskan, skala kebutuhan lahan disesuaikan dengan jenis pengembangannya. Untuk kawasan perkotaan yang padat, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk konsep Kota Satelit, dibutuhkan luasan yang jauh lebih signifikan.
“Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektar atau lebih,” tambahnya.
Menanggapi kesiapan lahan tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai bahwa ketersediaan tanah merupakan kunci utama keberhasilan program nasional. Sinergi antar kementerian dinilai sangat penting untuk mewujudkan target pembangunan nasional, termasuk program penyediaan rumah yang layak huni.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia dan terjamin kepastian hukumnya,” ujar Maruarar.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Nusron Wahid didampingi oleh jajaran direktur jenderal, antara lain Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri. Turut hadir pula seluruh jajaran teknis dari Kementerian PKP. (Abel/hms)
