Bingkaiwarta, KUNINGAN – Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menegaskan larangan keras bagi seluruh kadernya untuk terlibat dalam pengelolaan Dapur MBG.
Penegasan ini disampaikan menyusul instruksi resmi dari DPP PDI Perjuangan yang secara tegas melarang keterlibatan kader, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam program tersebut.
“Sesuai surat dari DPP PDI Perjuangan, semua kader partai tidak boleh terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dapur MBG,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurut Nuzul, keterlibatan langsung diartikan sebagai nama kader tercantum sebagai pemilik, pengurus yayasan, atau pengelola resmi Dapur MBG. Sementara itu, keterlibatan tidak langsung dapat berupa peran di balik layar, pengendalian operasional, hingga keterlibatan keluarga atau orang dekat yang diduga menjadi perpanjangan tangan kader partai.
“Keterlibatan tidak langsung memang lebih sulit dibuktikan. Karena itu kami akan lakukan investigasi, terutama jika ada indikasi pengurus partai atau bahkan anggota dewan dari Fraksi PDIP yang mengelola Dapur MBG,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPC PDIP Kuningan berencana membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan keterlibatan kader. Nuzul juga membuka ruang pelaporan dari masyarakat maupun internal partai.
“Saya mohon informasi dan laporan apabila ada kader yang terindikasi terlibat. Ini akan kami teliti secara serius,” katanya.
Nuzul menegaskan, pelanggaran terhadap instruksi tersebut termasuk kategori pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dengan konsekuensi yang tidak main-main, mulai dari teguran keras hingga sanksi organisasi.
“Ini aturan partai. Tinggal memilih saja, melanjutkan mengelola Dapur MBG atau menerima sanksi partai,” tandasnya.
Meski demikian, Nuzul menekankan bahwa sikap partainya bukanlah penolakan terhadap program MBG secara substansi. PDIP Kuningan tetap mendukung program yang berpihak kepada masyarakat, namun mengkritisi tata kelola di lapangan yang dinilai sarat persoalan.
“Intinya kami tidak menolak program MBG. Tapi kami mengkritisi pengelolaannya yang terlihat banyak pelanggaran di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa PDIP Kuningan ingin menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan MBG, partai berlambang banteng itu memilih mempertegas garis organisasi dan memperingatkan kadernya agar tidak terlibat di wilayah abu-abu.
Kini, publik menanti sejauh mana komitmen tersebut benar-benar ditegakkan, terutama jika nantinya ditemukan kader yang terbukti terlibat. (Rie)
