Bingkaiwarta, KUNINGAN – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan H Dede Ismail merasa bahwa Pemilu yang diselenggarakan saat ini khususnya di Kabupaten Kuningan jauh dari apa yang diharapkan dan di luar ekspektasi.
Hal ini Ia sampaikan usai mengikuti aksi unjuk rasa yang digelar oleh Korakap saat acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan yang di selenggarakan di Hotel Horison, Kamis (29/2/2024) siang.
“Jadi hari ini tadi melalui Korakap, saya ikut bergabung. Ingin menyampaikan keluhan peserta Pemilu dimana saya juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra merasa bahwa Pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Kuningan ini di luar ekspektasi,” ungkap Dede Ismail kepada awak media.
Dede Ismail atau akrab disapa Deis membeberkan, bahwa ada beberapa indikasi yang ada di anataranya yang pertama, yaitu adanya perbedaan antara suara suara yang sah dengan DPT yang ada atau yang digunakan.
Kemudian, lanjut Deis, pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan ada perubahan berita acara dan semua saksi dari seluruh partai diundang kembali kemudian harus menandatangani berita acara yang baru setelah bubar.
“Malah di Cilimus hal ini ada 2 kali perubahan,” ujarnya dengan nada kesal.
Harusnya, sambung Deis, pada waktu sidang pleno selesai, kemudian ada tenggang waktu untuk revisi itu diundang lagi dan merubah tanda tangan. Bukan setelah bubar dan diundang kembali.
“Nah, ini juga panwascam saat itu seolah membiarkan malah menyampaikan bahwa hal itu jadi urusannya masing masing dan tidak ikutan. Ini kan hal yang bodoh! panwascam di bawah sebagai kepanjangan Bawaslu membiarkan hal tersebut terjadi tanpa ada sanding data,”bebernya.
Yang kedua, lanjut Deis, sebagai peserta Pemilu kan mempunyai hak. Beberapa kali coba telepon PPK, beberapa kali juga telepon dari WhatsApp, akan tetapi ini sulit untuk diajak komunikasi, padahal kan pada saat itu ada tenggang waktu untuk revisi dan keberatan sanding data ini, tidak dilayani.
“Tadi pada saat audiensi langsung ada Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU, saya katakan kepada mereka bahwa sebelum mereka ada saya sudah terjun ke dunia politik. Kenapa sekarang ini mereka sebagai penyelenggara Pemilu sulit untuk dihubungi. Padahal kita menginginkan sanding data saja. Minimal ada rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka atau menghitung ulang atau minimal sanding data ini diberikan kesempatan,” jelasnya.
Menurut Deis, pihaknya berpedoman kepada C1 hasil. Dia memaklumi jika ada perubahan, karena penghitungan dan penulisannya dilakukan secara manual, misalkan jumlah 42 karena ngantuk dan sebagainya jadi ditulisnya 32.
“Nah untuk kebenarannya, kita pingin C1 hasil dibuka dan disandingkan. Nah ini baru fair ,” tandas Deis.
Yang ketiga, Dede menambahkan, mereka para Komisioner Bawaslu termasuk ketuanya ini, sulit untuk dihubungi .
“Bagaimana mungkin layak untuk jadi komisioner ? Ketua Bawaslu kalau dihubungi aja oleh kita peserta Pemilu sulitnya minta ampun,” kata Deis.
Ketika ditanya apakah sudah mempersiapkan data yang akurat untuk sanding data, Deis menjawab bahwa pihaknya sudah mempersiapkannya.
“Bukti sudah kami kumpulkan. Makanya, saya minta nanti sanding data di dalam pleno di tingkat Kabupaten ini. Pada saat C1 hasil kita ada menang 200 lebih kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu berubah. Nah, saya pernah marah marah juga di PPK Kecamatan Pancalang ada kenaikan dari beberapa partai lain,” terangnya.
Pada saat pihaknya ingin menyampaikan keluhan terkait kesulitan untuk sanding data kepada Komisioner Bawaslu, Deis mengaku kecewa karena sulit dihubungi.
Bahkan, Deis mengaku mendapatkan informasi diduga bahwa Bawaslu termasuk KPU ada bermain ‘mata’ kepada salah satu peserta pemilu.
“Nanti kita lengkapi buktinya. Setelah lengkap kami akan laporkan ke DKPP, sehingga terang benderang mana yang benar mana yang salah. Jangan sampai unsur penyelenggara Pemilu ini bermain-main. Sekarang nih kita sudah mengumpulkan buktinya. Ada beberapa percakapan juga rekaman nanti ada video juga kita akan coba kumpulkan,” pungkas Deis. (Abel)
