Bingkaiwarta, KUNINGAN – Sebagai bentuk kekecewaan terhadap kenaikan harga BBM, masyarakat Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Melawan (GMM) melakukan Aksi Dorong Motor dari Pasar Ancaran menuju Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (19/9/2022) siang.
Dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Kuningan, Kodim 0615 Kuningan, Satpol PP, dan Damkar, tampak ratusan warga yang terdiri dari berbagai ormas seperti Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan KITA, GARDAH, GRIB, APIK, dan Perwakilan Ponpes, memasuki halaman Gedung DPRD Kuningan.
Aksi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, dan Solawat Badar.
“Tujuan kita datang kesini hanya ingin menyuarakan hati rakyat yang tertindas. Kami datang bukan untuk perut sendiri atau kepentingan pribadi. Kami datang kesini mewakili sodara sodara kami yang menjerit karena kebijakan pemerintah. Kami minta aspirasi dan kesakitan kami disampaikan ke pusat. Masyarakat Kuningan sudah didzolimi oleh pemerintah sekarang. Kenaikan BBM dan kenaikan harga harga sembako membuat kami menjerit,” ungkap Ustadz Ismail dalam orasinya.
Kenaikan harga BBM menjadi dampak yang sangat berat untuk masyarakat. Mereka tidak meminta lebih. Mereka hanya ingin meluapkan kekecewaannya. Jeritannya tidak hanya didengarkan tapi disampaikan kepada sang pemangku kebijakan.
“Sebagai masyarakat, kami merasa penyampaian aspirasi kami telah digembosi, entah oleh siapa. Kami ditakut takuti seolah unjuk rasa ini mau ada kekerasan. Tapi ini baru awal, kalau ada aksi ini tidak usah digembosi. Kalau ada masyarakat yang ingin turun ke jalan, persilahkan saja, jangan dihalang halangi. Ingat, ini suara rakyat,” katanya.
Sementara, Dadan Indra Santana dari GARDAH mengatakan, bahwa bangsa ini, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu tidak saja melanda secara nasional tapi juga berdampak pada masyarakat Kabupaten Kuningan.
“Kita berdiri di sini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Dalam rangka menyampaikan yang hak adalah hak dan yang bathil adalah bathil. Kita menuntut hak-hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Dadan.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdi yang didampingi seluruh fraksi yang ada menyampaikan, bahwa pihaknya dari jauh jauh hari sudah menolak kenaikan harga BBM melalui Sidang Paripurna pada tanggal 1 September 2022 di Hari Jadi Kuningan ke-524.
“Tentang isu kenaikan harga BBM, dari awal, DPRD dan seluruh anggota fraksi yang ada sudah menyampaikan penolakan terkait kenaikan harga BBM. Kami sudah menyatakan secara tegas dari kelembagaan DPRD Kuningan di hari yang sangat sakral, yaitu pada tanggal 1 September di Hari Jadi Kuningan,” tegas Zul sapaan akrabnya. (Abel)
