Bingkaiwarta, KUNINGAN – Nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan kembali terseret ke pusaran sorotan publik yang kian tajam. Belum usai persoalan kontroversial hilangnya Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat dalam Anggaran Murni Tahun 2025 yang hingga kini belum mendapat penjelasan memadai, kini muncul persoalan baru yang lebih serius. Ada laporan dugaan kasus gratifikasi yang menyeret nama dua anggota DPRD Kabupaten Kuningan, dan salah satunya diketahui berasal dari Fraksi PKS.
Rentetan masalah bertubi-tubi ini membuat Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMKP) angkat bicara. Melalui Koordinatornya, Ustadz Ade Supriyadi, pihaknya menilai kejadian ini membuka mata publik bahwa ada masalah mendasar yang menggerogoti tubuh PKS Kuningan, mulai dari soal transparansi, buruknya komunikasi, hingga ketiadaan keberanian untuk mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab.
“Yang dipertanyakan publik saat ini bukan hanya sekadar soal hilangnya daftar usulan Pokir itu saja. Yang jauh lebih penting dan menjadi sorotan adalah: mengapa persoalan yang sudah lama disuarakan masyarakat ini justru tidak kunjung mendapatkan respons yang memadai? Ketika masalah dibiarkan menggantung, diam saja, dan tanpa penjelasan apa pun, maka yang tumbuh subur di masyarakat adalah kecurigaan dan asumsi miring,” tegas Ade Supriyadi kepada bingkaiwarta, co.id, Senin (8/6/2026).
Menurut Ade, masyarakat sejatinya sudah memberikan waktu dan ruang yang sangat luas bagi PKS untuk menyelesaikan persoalan ini secara elegan, baik-baik, dan tertib. Berbagai upaya sudah ditempuh warga, mulai dari melayangkan laporan dugaan pelanggaran etika terhadap oknum yang diduga bertanggung jawab atas hilangnya Pokir, hingga permintaan resmi untuk bertemu atau audiensi dengan pihak Fraksi PKS. Namun sayang, hingga hari ini, belum terlihat langkah konkret apa pun yang mampu menjawab inti persoalan tersebut.
“Kadang kami berpikir dan berandai-andai, jangan-jangan yang hilang dari meja pemerintahan itu bukan hanya usulan Pokir masyarakat saja. Yang ikut menghilang justru keberanian untuk tampil menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi, apa duduk perkaranya, dan siapa yang bertanggung jawab,” sindirnya keras.
Ia kembali menegaskan, apa yang diperjuangkan masyarakat dan FMKP sejauh ini bukanlah soal proyek pembangunan semata-mata. Lebih dari itu, ini adalah soal hak konstitusional masyarakat yang telah melalui mekanisme panjang, prosedural, dan akhirnya disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika yang sudah sah pun bisa hilang begitu saja tanpa jejak, kepercayaan publik pun ikut lenyap.
“Kalau sesuatu yang sudah disahkan secara resmi, sudah menjadi bagian anggaran negara, bisa hilang begitu saja tanpa penjelasan yang masuk akal, lalu kepada apa dan siapa lagi masyarakat harus percaya?” tanyanya menohok.
Poin lain yang disorot tajam oleh FMKP adalah sikap menutup diri terhadap komunikasi. Permintaan audiensi yang dikirimkan dianggap hilang ditelan bumi. Padahal kata Ade, audiensi itu bukanlah bentuk tekanan atau ancaman, melainkan ruang tabayun, ruang dialog yang seharusnya menjadi instrumen utama partai politik dalam menyelesaikan masalah.
“Jika dari awal diberi ruang dialog, jika dibuka ruang tabayun, masyarakat tidak akan datang membawa amarah. Mereka datang hanya membawa pertanyaan sederhana. Tapi ketika pertanyaan itu dibungkam, diabaikan, dan tidak dijawab, maka jangan salahkan publik jika akhirnya masyarakat akan mencari jawaban itu dengan caranya sendiri. Jangan salahkan jika persoalan ini kemudian menjadi pembicaraan luas di mana-mana,” peringatnya.
Lebih jauh, Ade menilai sikap diam dan menunda penyelesaian masalah ini justru menjadi bumerang yang sangat merugikan PKS sendiri. Semakin lama dibiarkan, semakin kuat kesan yang terbentuk di mata publik: seolah ada pihak tertentu yang sengaja sedang dijaga, dilindungi, dan diamankan dari konsekuensi hukum maupun etika atas tindakan yang diduga melanggar aturan.
“Harus dipahami satu hal penting: Partai politik akan dihormati bukan karena kemampuannya menutupi masalah, tapi justru karena keberaniannya menghadapi masalah. Menjaga nama baik partai itu tidak pernah identik dengan melindungi oknum yang bersalah. Justru nama baik dan marwah partai itu lahir dari keberanian menegakkan kebenaran, meskipun kebenaran itu pahit dan tidak nyaman bagi sebagian pihak,” ujarnya tegas.
Oleh karena itu, FMKP menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka berencana menagih janji dan tanggung jawab melalui permintaan audiensi yang ditujukan ke seluruh elemen kepemimpinan di tubuh PKS, mulai dari tingkat Fraksi di DPRD, Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Etik Daerah, hingga Majelis Pertimbangan Daerah. Persoalan ini harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran, bukan satu orang saja.
“Sampai detik ini kami masih memilih jalan dialog dan musyawarah. Kami masih sabar. Tetapi jika pintu komunikasi tetap tertutup rapat, jika tetap tidak ada respons, maka masyarakat terpaksa akan membawa persoalan ini ke ruang publik yang jauh lebih luas dan terbuka,” tegasnya memberikan sinyal keras.
Bagi FMKP, kasus hilangnya Pokir yang kini berkelindan dengan dugaan gratifikasi ini menjadi ujian kejujuran dan integritas terbesar bagi PKS Kabupaten Kuningan saat ini. Di titik inilah masyarakat ingin melihat: apakah PKS tetap memegang teguh komitmen transparansi dan akuntabilitas, berani menegakkan kebenaran serta menjaga marwah partai? Atau justru sebaliknya, hanya sibuk mencari jalan damai semu demi melindungi kepentingan pihak tertentu yang diduga telah melanggar etika?
“Kami tegaskan sekali lagi: Partai politik akan dihormati bukan karena kemampuannya menutupi masalah, tapi karena keberaniannya menghadapi masalah. Menjaga nama baik partai tidak pernah sama dengan melindungi oknum. Keberanian menegakkan kebenaran, itulah satu-satunya cara menjaga nama baik partai,” pungkas Ade mengulang kalimat kuncinya. (Abel)
