Bingkaiwarta, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas akses pelayanan kepada masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Kehadiran layanan pertanahan dalam satu atap ini bertujuan mengintegrasikan layanan pemerintah pusat dan daerah agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena layanan pertanahan memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kita pastikan pelaksanaannya semakin hari semakin optimal, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Dalu Agung Darmawan menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku koordinator utama program MPP.
Beberapa aspek menjadi sorotan utama, di antaranya koordinasi antarinstansi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, aspek kualitas layanan juga menjadi perhatian khusus yang harus terus ditingkatkan.
“Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, kita harapkan dapat memberikan dampak positif dan kemudahan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalu Agung Darmawan berharap, melalui webinar ini seluruh jajaran dapat menyamakan persepsi dan pemahaman. Ia meminta agar seluruh Satuan Kerja (Satker) bersikap responsif dan proaktif.
“Kepada teman-teman Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kasubbag TU, dan seluruh jajaran di Kantor Pertanahan, saya minta untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini berjalan dengan baik dan maksimal,” imbuhnya.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus didorong penambahannya.
“Dari 305 MPP tersebut, Kementerian ATR/BPN hadir mengisi layanan di sebanyak 239 lokasi. Ini tergolong angka kehadiran yang sangat tinggi, setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanannya, apalagi antusiasme masyarakat terhadap MPP ini cukup baik,” ujar Yanuar.
Webinar yang diikuti oleh sekitar 500 peserta ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima. (Abel/hms)
