Bingkaiwarta, KUNINGAN – Ada satu hal yang seringkali lebih berbahaya daripada sekadar pelanggaran aturan, yaitu pengabaian terhadap nilai-nilai yang selama ini diagungkan sendiri. Realitas inilah yang kini tengah dipertontonkan secara terbuka di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan.
Partai yang selama ini membangun citra sebagai penjaga moral politik identik dengan kebersihan, kedisiplinan, dan etika, kini justru dipertanyakan komitmennya, bukan oleh lawan politik, melainkan oleh fakta yang terbuka di depan mata publik.
Sorotan tajam ini mengemuka terkait Surat Keputusan resmi dari DPP PKS Nomor 158/SKEP/DPP-PKS/2026 tertanggal 22 Januari 2026 tentang pergantian dan rekomposisi Fraksi PKS Kuningan, yang hingga kini diduga kuat tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Menanggapi dinamika ini, aktivis sekaligus Koordinator Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan, Ustadz Ade Supriadi, memberikan pandangan reflektifnya.
“Ini bukan soal perbedaan tafsir. Ini murni soal kepatuhan. Yang lebih menggelisahkan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdi, secara terbuka menyatakan belum pernah menerima surat resmi dari DPD PKS Kuningan terkait pergantian tersebut, bahkan hingga lebih dari dua bulan sejak SK diterbitkan,” ungkap Ade kepada bingkaiwarta.co.id, Rabu (8/4/2026).
Fakta ini, menurutnya, seharusnya menjadi tamparan keras bagi siapa pun yang masih percaya pada pentingnya etika dan tata kelola organisasi yang sehat.
“Jika sebuah keputusan pusat yang jelas, tertulis, dan mengikat saja bisa ‘diamkan’ tanpa tindak lanjut yang nyata, maka pertanyaannya sederhana namun menohok: apa yang sebenarnya sedang dipertahankan?” tanyanya dengan nada tegas.
Ia pun mendukung narasi yang menyebut fenomena ini sebagai bentuk pembangkangan.
“Jika ini bukan pembangkangan, lalu apa namanya?” pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan menohok inti persoalan: antara loyalitas kepada organisasi atau justru hanya kepada individu tertentu.
Nama Saipuddin pun kembali menjadi sorotan. Sosok yang secara struktural telah dicopot dari dua jabatan strategisnya, yakni Sekretaris DPD PKS Kuningan dan Ketua Fraksi PKS Kuningan, namun bayang-bayang pengaruhnya diduga masih sangat kuat dan menghambat proses regenerasi.
“Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif belaka. Ini adalah indikasi serius bahwa struktur organisasi bisa dikalahkan oleh figur, dan aturan bisa dilumpuhkan oleh kepentingan sesaat,” tegas Ade.
Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih problematik: ketika etika tidak lagi menjadi kompas penuntun, melainkan sekadar slogan yang indah diucapkan.
PKS selama ini dikenal berdiri di atas klaim moralitas politik. Mereka tidak hanya menawarkan program, tetapi juga nilai-nilai. Tidak hanya berbicara kinerja, tetapi juga akhlak. Namun justru karena itulah, standar publik terhadap mereka menjadi jauh lebih tinggi.
“Dan ketika standar itu dilanggar terlebih secara terang-terangan, maka yang runtuh bukan sekadar keputusan organisasi, melainkan kredibilitas moral yang selama ini dibangun bertahun-tahun,” tambahnya.
Diketahui, Dewan Etik Daerah (DED) PKS Kuningan disebut telah menuntaskan kewenangannya. Artinya, tidak ada lagi ruang abu-abu dalam proses ini. Yang tersisa hanya dua pilihan: kemauan untuk patuh, atau keberanian untuk terus mengabaikan.
Di titik ini, publik berhak bertanya: Apakah PKS masih setia pada nilai yang mereka gaungkan? Ataukah nilai itu hanya berlaku secara selektif keras ke luar, namun lunak ke dalam?
“Kalaupun ada pihak yang akan melaporkan dugaan pelanggaran etika ini ke DED, hal ini menjadi penting dan harus diapresiasi. Bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi sebagai ujian terbuka bagi integritas partai,” ujar Ade.
Karena pada akhirnya, krisis seperti ini tidak diukur dari ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan dari bagaimana sebuah organisasi berani menegakkan kebenaran meski itu menyakitkan bagi dirinya sendiri.
PKS Kuningan kini berada di persimpangan jalan yang krusial: menyelamatkan wajah semata, atau benar-benar menyelamatkan nilai dan prinsip.
Sejarah akan mencatat pilihan itu. Dan publik, tidak akan lupa. (Abel)
